tahukediri.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunda rencana perbaikan kantor DPRD Kota Kediri yang rusak akibat kerusuhan 30 Agustus lalu. Mereka perlu berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, sebab para anggota dewan meminta gedung dibangun di lokasi baru.
Hal ini disampaikan Menteri PU Dody Hanggodo usai meninjau kondisi gedung DPRD Kota Kediri, kemarin. Bersama Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati dan pimpinan DPRD Kota Kediri, dia berkeliling memeriksa bagian-bagian gedung yang mengalami kerusakan paling parah.
Dody menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, mengingat adanya permintaan agar gedung DPRD dipindahkan ke lokasi baru.
“Kalau ingin dipindahkan harus ada persetujuan dari Menteri Keuangan, karena Kementerian PU hanya bisa merehabilitasi. Permintaan ini akan kami teruskan dulu ke Kementerian Keuangan. Jadi sementara upaya rehabilitasi kami tunda,” jelas Dody.
Terkait anggaran, ia menjelaskan nilainya akan disesuaikan berdasarkan arahan Kementerian Keuangan, dengan pembagian porsi APBN dan APBD. Untuk Kota Kediri, kebutuhan rehabilitasi diperkirakan sekitar Rp15 miliar, namun jika dibangun di lokasi baru tentu menurut Dody akan lebih besar.
Menurut Doddy, pemerintah pusat sudah menyiapkan skema anggaran hampir Rp1 triliun untuk pemulihan gedung-gedung pemerintahan yang terbakar di sejumlah daerah termasuk Kediri.
“Kalau di daerah lain rata-rata memilih dibangun kembali di lokasi yang sama. Tapi kalau di Kota Kediri Bu Wali dan Bu Dewan ingin pindah, ya akan kami proses sesuai mekanisme,” tambah Dody.
Ketua DPRD Kota Kediri, Firdaus, menjelaskan alasan pihaknya mengusulkan pembangunan di lokasi baru. Gedung lama dinilai terlalu sempit dan kurang representatif. Baik itu untuk audiensi maupun rapat dengan masyarakat.
“Sebanyak 29 anggota DPRD sudah berparipurna dengan Mbak Wali. Karena Kota Kediri punya lahan yang bisa dimanfaatkan, maka kami ajukan untuk dipindahkan,” jelasnya.
Sementara ini DPRD Kota Kediri menggunakan ruang-ruang di Balai Kota Kediri sebagai tempat rapat. Sembari menunggu perbaikan kantor sementara di Gedung Nasional Indonesia. Adapun lokasi alternatif pembangunan gedung baru akan diumumkan setelah ada kesepakatan dengan pemerintah pusat.