Kediri (tahukediri.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menggelar Evaluasi Kinerja BUMD Tahun 2025 di Gong Wang Fu Grand Surya Hotel pada Selasa (2/12), dengan hasil mayoritas Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan memenuhi target yang ditetapkan. Meski begitu, beberapa catatan penting tetap menjadi sorotan, terutama pada sektor perbankan daerah yang masih memerlukan penguatan pengawasan.
Kepala Bagian Perekonomian Pemkot Kediri Bambang Tri Lasmono menjelaskan bahwa data per 2 November 2025 menunjukkan performa BUMD berada pada tren positif. “Sebagian besar dari BUMD kita memenuhi target dari capaian yang sudah ditentukan. Dan ada beberapa yang perlu kita cermati bersama, terutama terkait peningkatan pengawasan dan deteksi dini,” ujarnya.
Dalam evaluasi tersebut, sejumlah sektor menjadi perhatian, antara lain pengelolaan peminjaman nasabah BPR, distribusi air PDAM, dan akselerasi digitalisasi layanan di Perumda Pasar Joyoboyo. Bambang menekankan bahwa pengawasan harus diperkuat agar potensi masalah dapat terdeteksi lebih cepat, terutama pada BPR yang tengah menuntaskan persoalan lama.
“Ada beberapa permasalahan yang sudah terjadi tempo dulu. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama masalah ini sudah bisa terselesaikan,” tegasnya.
Ia memastikan kinerja BPR masih berjalan sesuai target. Selain itu, masa jabatan pimpinan BPR yang segera berakhir serta proses perubahan status hukum dari perumdah menjadi perseroda menjadi agenda penting yang harus dipercepat. “Setelah target Januari selesai, kita akan segera melaksanakan perubahan aspek legal yang ada di BPR,” tambahnya.
Di sisi lain, Perumda Pasar Joyoboyo disebut sedang mengejar target akhir tahun melalui penguatan digitalisasi. Salah satu program yang disiapkan adalah pemasangan boomkit di pasar-pasar tradisional yang dinilai telah siap diimplementasikan. Transformasi digital ini diharapkan mampu menambah nilai ekonomi bagi pedagang sekaligus meningkatkan kenyamanan layanan publik.
Untuk PDAM, fokus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan melalui penambahan sumur baru di beberapa titik dan penguatan sistem digitalisasi pelanggan. Proses pengecekan meteran, pemasangan, hingga layanan aduan akan ditata ulang agar lebih cepat, efisien, dan transparan.
“Target kita ke depan adalah peningkatan layanan kepada masyarakat. Ada beberapa titik yang akan kita tambahkan sumur baru,” jelas Bambang.
Bambang juga menguraikan bahwa perubahan status hukum menjadi perseroda akan membawa perubahan pada struktur organisasi BUMD, termasuk hadirnya peran komisaris dan direktur yang lebih formal. Transformasi ini dinilai membuka peluang kolaborasi lebih luas dengan berbagai badan usaha, termasuk koperasi.
Secara keseluruhan, Pemkot Kediri optimistis seluruh BUMD mampu memenuhi target hingga akhir tahun anggaran 2025. Dengan penguatan pengawasan, digitalisasi layanan, serta penataan aspek hukum, pemerintah meyakini kinerja BUMD akan semakin profesional dan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. ***
Reporter: Inggar Tania Laurina