Kediri (tahukediri.id) – Progres rehabilitasi gedung Pemerintah Kabupaten Kediri yang terdampak kerusuhan Agustus 2025 kini telah mencapai 68 persen dan ditargetkan rampung serta mulai difungsikan kembali pada Juni 2026.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menyampaikan bahwa capaian tersebut menunjukkan pekerjaan berjalan cukup baik, meskipun masih terdapat sekitar 32 persen pembangunan yang harus diselesaikan.
“Setelah melihat hasil dari kerjaan bangunannya, hasilnya apa? Hasilnya belum selesai, masih 68, artinya masih tersisa 32 persen. Jadi saya baru bisa menilai nanti di hasil akhir,” katanya, Selasa (31/3/2026).
Mas Dhito, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa fokus utama bukan hanya pada pembangunan fisik, melainkan bagaimana hasil akhir mampu menunjang kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.
“Estimasi dari mereka bulan Juni akan sudah mulai bisa berfungsi kembali. Yang paling penting kan sebenarnya bukan soal bangunannya. Kita tetap kerja, ada dan tidak ada bangunan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pengecekan, struktur bangunan tidak mengalami perubahan signifikan. Namun, terdapat peningkatan pada aspek keamanan, seperti penambahan jalur evakuasi darurat (emergency exit) serta sistem pemadam kebakaran yang sebelumnya belum tersedia.
“Ada beberapa hal yang diperhatikan, salah satunya faktor pengamanan, seperti emergency exit dan sistem pemadam, kemarin yang belum ada itu sistem pemadamnya,” ungkapnya.
Rehabilitasi gedung yang dimulai sejak November 2025 tersebut dinilai berjalan cepat, dengan progres signifikan dalam kurun waktu sekitar enam bulan.
Selain proyek rehabilitasi gedung, Pemkab Kediri juga mengerjakan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kecamatan Plosoklaten.
Saat ini, proyek tersebut melibatkan sekitar 524 pekerja dan direncanakan bertambah hingga 800 pekerja guna mempercepat penyelesaian.
Pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat dapat mulai beroperasi pada Juni 2026, sehingga siswa yang saat ini masih menempati fasilitas sementara di Balai Pengembangan Kompetensi (BPK) ASN di Tarokan dapat segera dipindahkan.
“Semoga tahun ini (anak-anak yang masih menempati gedung sementara di Balai Pengembangan Kompetensi (BPK) ASN milik Pemkab Kediri di Tarokan) bisa pindah ke Sekolah Rakyat yang kita siapkan di Plosoklaten,” pungkasnya. [nik/ang]