Kediri (tahukediri.id) – Pengembangan Koperasi Merah Putih di Kota Kediri terus menunjukkan tren positif. Hingga saat ini, sekitar 15 hingga 16 KKMP tercatat telah aktif beroperasi, meskipun sebagian di antaranya belum memiliki bangunan fisik sendiri.
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Baiq Raudlatul Jannah, mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 pembangunan satu gerai Koperasi Merah Putih di Kelurahan Ngronggo telah rampung sepenuhnya.
“Untuk Kota Kediri, di tahun 2025 kan kita mulai membangun di satu gerai, fisik gerai KKMP di Ngronggo. Nggih. Itu dimulai di bulan Desember dan Maret ini sudah selesai, progresnya sudah 100%. Itu untuk tahun 2025 ini untuk KKMP Ngronggo,” katanya.
Memasuki tahun 2026, Pemerintah Kota Kediri melanjutkan pembangunan gerai KKMP di dua lokasi baru, yakni Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, dan Kelurahan Tosaren, Kecamatan Pesantren. Kedua proyek tersebut saat ini berjalan bersamaan dengan progres fisik mencapai sekitar 29 persen.
Namun demikian, Baiq mengakui bahwa realisasi target pembangunan 46 gerai koperasi masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu tantangan utama adalah ketersediaan lahan yang sesuai dengan ketentuan, baik dari segi status maupun luas.
Sejumlah lahan yang tersedia masih terkendala status sebagai LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) yang memiliki aturan ketat terkait alih fungsi. Selain itu, tidak semua kelurahan di Kota Kediri memiliki aset tanah sendiri. Tercatat sekitar 12 kelurahan belum memiliki lahan.
Meski menghadapi berbagai keterbatasan, sekitar 16 KKMP di Kota Kediri telah berinisiatif membuka gerai secara mandiri, terutama di sektor perdagangan sembako. Mereka memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia, mulai dari rumah pengurus hingga aset milik pemerintah daerah.
“Rata-rata di perusahaan perdagangan sembako. Itu mereka memanfaatkan bangunan rumah pengurus, ada juga yang memanfaatkan bangunan BMD (Bangunan Milik Daerah), bangunan aset pemerintah kota seperti Ngadirejo itu kan, yang ada di pasar itu, itu kan bangunan aset Pemda juga dan seperti itu. Jadi, mereka inisiatif sendiri menggunakan pembangunan yang ada,” jelasnya.
Lebih lanjut, Baiq menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Kediri saat ini tengah menjajaki pemanfaatan lahan milik pemerintah provinsi maupun kementerian sebagai solusi jangka menengah. Proses tersebut masih dalam tahap komunikasi dan verifikasi lintas instansi.
“Kita sudah ini coba pengajuan, kita misi dalam proses ini ee untuk penggunaan lahan milik Pemprov, aset Pemprov. Ada satu ini masih kita proses. Itu pun juga kan harus ee ini masih di kita komunikasikan dengan kecamatan, ini masih kita data, barangkali ada ee lahan-lahan milik kementerian atau milik provinsi yang bisa kita proses untuk perizinannya untuk bisa kita gunakan,” terangnya.
Baiq menambahkan, pihaknya saat ini juga memprioritaskan pencarian lahan kosong yang memungkinkan untuk pembangunan gerai baru sesuai proyeksi program pemerintah pusat.
“Jadi, yang kita cari itu mungkin lebih ke lahan kosong itu dulu. Nah, itu yang masih masih coba di kita komunikasikan dengan yang ya, tapi kan kita sudah merintis di tiga kecamatan ini kan, kita sudah ada satu, satu di masing-masing kecamatan itu kan sudah ada satu, satu gerainya,” pungkasnya.