Kediri (tahukediri.id) – Dalam rangka peningkatan kapasitas bidang logistik dan peralatan penanggulangan bencana, Pemerintah Kota Kediri menggelar sosialisasi dengan melibatkan santri, relawan, dan jajaran BPBD untuk memperkuar kesiapsiagaan menghadapi bencana, Selasa (20/10/2026).
Program yang diikuti 110 peserta, terdiri dari 80 santri, 20 personel BPBD, dan 10 relawan itu menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, BNPB, Anggota Komisi VIII DPR RI, relawan dan kalangan pesantren.
Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mengatakan bencana dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga masyarakat perlu memiliki kesadaran dan kesiapsiagaan sejak dini, tanpa harus menunggu informasi ketika bencana sudah terjadi.
“Dengan adanya kolaborasi dengan DPR RI Komisi 8 beserta BNPB, tadi saya jelaskan bahwa namanya bencana ini tidak bisa kita duga. Kapan saja bisa terjadi dan tingkat kesadaran masyarakat terkait kebencanaan ini kita lihat masih kurang. Sehingga dengan adanya kegiatan pada pagi hari ini, kita memberikan edukasi, sosialisasi dan nanti ditindaklanjuti,” katanya.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami potensi ancaman di lingkungan sekitar dan membangun kewaspadaan dini. Salah satunya ketika terjadi hujan lebat yang berpotensi memicu bencana.
“Dengan adanya pelatihan ini kita upayakan agar supaya nanti kesadaran masyarakat terkait bencana bisa meningkat sehingga masyarakat ini jauh-jauh hari sudah mengetahui potensi ancaman khususnya yang ada di wilayahnya masing-masing. Misalnya hari ini hujan lebat. Nah, masyarakat sudah punya kewaspadaan dini terkait kebencanaan,” terangnya.
Wali kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menegaskan, penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk santri dan relawan.
“Kita harapkan kesadaran ini tumbuh bukan hanya masyarakat menunggu berita dulu tetapi masyarakat di masing-masing wilayahnya sudah punya kesadaran termasuk para santri, karena memang untuk kebencanaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena kebencanaan ini tentunya akan berdampak bukan hanya kerusakan lingkungan tetapi juga bisa mengancam jiwa sehingga kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak salah satunya santri agar supaya nanti ke depan apapun bencananya santri siap, masyarakat siap, pemerintah juga siap kita kolaborasi gotong royong untuk sama-sama
untuk sama-sama membantu korban,” jelasnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKB sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, KH An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, menambahkan, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan edukasi tentang pencegahan bencana, tetapi juga membekali peserta dengan pemahaman mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan saat kondisi darurat.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui tahapan penanganan bencana secara benar, mulai dari menjaga lingkungan untuk mengurangi risiko hingga melakukan tindakan awal ketika bencana terjadi.
“Karena kita kota santri, sangat disayangkan sekali kalau santri tidak dilibatkan di dalam penanganan bencana, terutama di sana di dalam masalah bagaimana mereka bisa diberdayakan tenaga yang ikhlas dari santri, doanya yang Insya-Allah santri itu orang yang memang keistimewaannya di situ harapan kami doanya mandi. Yang ketiga bahwa santri harus punya kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat sekitar,” jelasnya.
Gus An’im berharap, kegiatan tersebut dapat berlanjut dengan pelatihan praktis, termasuk penanganan awal terhadap korban bencana, agar para santri memiliki keterampilan yang dibutuhkan saat membantu masyarakat.
“tindak lanjut selanjutnya mungkin pelatihan-pelatihan ya (bagi santri), bagaimana penanganan pertama ketika orang kena bencana itu,” terangnya.
Selain penguatan sumber daya manusia, Gus An’im juga mendorong perhatian terhadap kebutuhan peralatan penanggulangan bencana di Kota Kediri melalui sinergi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Direktur Pengelolaan Logistik dan Peralatan BNPB, Bambang Surya Putra, menyampaikan bahwa keberadaan relawan dan keterlibatan pondok pesantren merupakan potensi besar untuk memperkuat ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana.
“Dengan adanya relawan yang demikian banyak dan juga bentuk kepedulian dari santri dan juga pondok pesantren ya, ini menjadi potensi kekuatan sumber daya yang luar biasa untuk memastikan bahwa ancaman-ancaman bencana tersebut dapat diatasi secara mandiri,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kesiapsiagaan perlu dilakukan melalui pemetaan ancaman dan risiko bencana, upaya mitigasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Ketersediaan logistik dan peralatan juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penanganan darurat.
Menurut Bambang, pengelolaan logistik harus dilakukan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan tepat waktu agar bantuan dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
BNPB juga mendorong agar kebutuhan peralatan di daerah dapat diidentifikasi dengan baik sehingga dukungan yang diberikan sesuai dengan karakteristik ancaman dan kondisi wilayah masing-masing.
Sementara itu, Kepala BPBD Kota Kediri, Joko Ariyanto, mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi terhadap peralatan penanggulangan bencana yang membutuhkan peremajaan.
Sejumlah peralatan yang menjadi perhatian di antaranya kendaraan operasional, genset, perahu, mesin perahu, serta perlengkapan pendukung lainnya.
“Kalau kendaraan dari BNPB kita satu kemarin, 2015-an dikirim. Sekarang sudah 2026, sudah 11 tahun,” katanya.
Joko melanjutkan, hasil inventarisasi tersebut selanjutnya akan diajukan kepada BNPB untuk mendapatkan dukungan sesuai kebutuhan dan skala prioritas.
“Yang jelas tadi suruh menginventaris. Yang jelas di sana sudah siap ada kayak perahu, mesin perahu, kemudian peralatan kayak sensor apa semua ada. Nanti kita inventaris, kita mengajukan ke sana,” jelasnya.
Dengan kesiapsiagaan yang semakin kuat, upaya pengurangan risiko bencana melalui sosialisasi ini diharapkan tidak hanya melindungi keselamatan masyarakat, tetapi juga mendukung keberlangsungan pembangunan dan aktivitas ekonomi daerah. [nik/ang]