Kediri (tahukediri.id) – Bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI), Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB, KH. An’im Falachuddin Mahrus atau yang akrab disapa Gus An’im, menggelar Diseminasi Program Prioritas Presiden RI Tahun 2026, Rabu (28/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan di Pendopo Panjalu Jayati itu berfokus pada sosialisasi Sekolah Rakyat dan Penguatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Kediri.
Pada kesempatan itu, pihaknya juga menyalurkan bantuan senilai Rp1.504.365.800 atau lebih dari Rp1,5 miliar kepada 301 KPM di Kabupaten Kediri.
Gus An’im menegaskan bahwa diseminasi tersebut menjadi sarana menyosialisasikan program-program prioritas pemerintah melalui Kementerian Sosial, termasuk Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Ini diseminasi atau istilahnya sosialisasilah program-program prioritas dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial, baik di dalam, Sekolah Rakyat maupun yang lain-lainnya,” katanya.
Ia berharap Pemerintah Kota Kediri dan Pemerintah Kabupaten Kediri dapat memaksimalkan keberadaan Sekolah Rakyat, termasuk memastikan jumlah peserta didik dan proses pembelajaran berjalan optimal.
“Kami berharap Kota Kediri dan Kabupaten Kediri ini bisa memaksimalkan, eh, program Sekolah Rakyat. Ada sebagian Sekolah Rakyat yang kekurangan murid, ini ini harus menjadi PR kita semua,” ucapnya.
Gus An’im juga menyoroti perlunya perhatian terhadap siswa yang kurang bersemangat mengikuti pembelajaran. Menurutnya, pengawasan dan pendampingan dari pemerintah diperlukan agar siswa dapat memperoleh manfaat pendidikan secara maksimal.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya kejelasan masa depan siswa setelah lulus dari Sekolah Rakyat. Menurutnya, lulusan Sekolah Rakyat harus memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi berkualitas atau memperoleh akses memasuki dunia kerja.
“Harapan kami mereka mempunyai akses dari Kemensos membuka akses kepada sekolah-sekolah tinggi yang berkualitas. Syukur-syukur, mereka juga diprioritaskan untuk sekolah di kementerian-kementerian yang begitu selesai sekolah, dia langsung mendapat pekerjaan. Harapan kita seperti itu,” ujarnya.
Untuk lapangan pekerjaan sendiri, lanjut Gus An’im, pemerintah perlu membangun hubungan dengan perguruan tinggi dan perusahaan agar lulusan Sekolah Rakyat memiliki jalur yang lebih jelas untuk melanjutkan pendidikan maupun memperoleh pekerjaan.
Sementara itu, Koordinator Tim Provinsi Jawa Timur, Agus Surya, menyebut pengembangan Sekolah Rakyat masih membutuhkan pembenahan. Pasalnya, program tersebut belum memasuki tahap kelulusan siswa angkatan awal.
Menurut Agus, berbagai aspek perlu dipersiapkan sejak dini, termasuk skema bagi siswa setelah menyelesaikan pendidikan, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja.
“Harapannya, tidak ada siswa Sekolah Rakyat yang nantinya menganggur atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Semua harus didorong ke sana,” ungkap Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Sosial juga menyosialisasikan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), yang bertujuan membantu keluarga sasaran mengembangkan usaha produktif dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Perwakilan Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan Kemensos, Anak Agung Ayu Mirah Kirani, menjelaskan bahwa program tersebut menyediakan bantuan modal usaha maksimal Rp5 juta, sesuai proposal dan rencana anggaran biaya yang disetujui.
Sasaran program meliputi KPM PKH, penerima bantuan sembako, keluarga dalam kategori rintisan, serta keluarga siswa Sekolah Rakyat. Adapun kriteria yang disampaikan mencakup kelompok desil 1–4 dengan rentang usia 19 hingga 64 tahun, sesuai ketentuan program.
“Kami berharap modal usaha ini bisa dikembangkan untuk usaha mereka. Setelah usaha berkembang, keuntungan yang diperoleh bisa diputar untuk memenuhi kebutuhan kehidupan lainnya,” kata Mirah Kirani.
Ia menekankan bahwa bantuan modal usaha sebaiknya digunakan terlebih dahulu untuk mengembangkan kegiatan produktif. Dengan demikian, usaha yang dirintis penerima manfaat diharapkan dapat tumbuh dan memberikan penghasilan secara berkelanjutan.
Kemensos juga membuka ruang evaluasi terhadap pemanfaatan bantuan di lapangan, termasuk perlunya sosialisasi yang lebih intensif agar penerima manfaat memahami tujuan bantuan tersebut.
Mirah Kirani turut menegaskan bahwa bantuan Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi tidak dikenai pungutan maupun biaya administrasi dari pemerintah.
“Untuk bantuan PPSE ini, alhamdulillah tidak ada pungutan sepersen pun dari pemerintah. Bantuan diberikan sesuai dengan RAB yang diajukan dan proposal yang disetujui,” tegasnya.
Nilai bantuan disalurkan sesuai proposal yang disetujui, dengan batas maksimal Rp5 juta per penerima. Artinya, besaran bantuan dapat berbeda sesuai kebutuhan dan pengajuan yang telah memenuhi ketentuan.
Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara tepat untuk mengembangkan usaha, bukan sekadar memenuhi kebutuhan sesaat. Pendampingan kepada keluarga penerima manfaat juga dinilai penting agar bantuan mampu memberikan dampak ekonomi dalam jangka panjang.
Melalui kegiatan diseminasi ini, pemerintah mendorong agar program perlindungan sosial tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga memperkuat akses pendidikan dan kemandirian ekonomi keluarga. [nik/ang]