Kediri (tahukediri.id) – Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sekitar Rp200 miliar menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Mewakili Bupati Kediri, Wakil Bupati Kediri Dewi Mariya Ulfa mengatakan, meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Kediri memastikan sektor pendidikan, kesehatan, sosial, pelayanan dasar hingga pembangunan tetap menjadi prioritas. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjaga kemampuan keuangan daerah.
“Dalam pelaksanaannya, kebijakan pendapatan diarahkan pada optimalisasi pendapatan asli daerah sesuai kebutuhan. Belanja diprioritaskan untuk pelayanan dasar, pemenuhan urusan wajib yang terus dipertahankan, serta kegiatan yang mencapai target kinerja pembangunan daerah,” katanya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri dalam penjelasan Bupati Kediri atas Raperda Tentang APBD Tahun Anggaran 2027, Senin (2/11/2026).
Dalam penjelasannya, Mbak Wabup, sapaan akrabnya menyampaikan bahwa rancangan APBD 2027 disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, prioritas pembangunan, ketentuan perundang-undangan, serta kesinambungan program yang telah direncanakan.
Berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan, alokasi TKD berdasarkan informasi dari Kementerian Keuangan nilainya mengalami penurunan sebesar Rp200.034.987.000 dibandingkan pendapatan transfer yang tercantum dalam KUA-PPAS APBD 2027.
Penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih cermat dalam menentukan alokasi belanja. Setiap program dan kegiatan dituntut memiliki sasaran yang jelas, kepastian pendanaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat.
“Tadi sudah disampaikan sesuai dari informasi di SIKD Kementerian Keuangan, ada penurunan TKD ya, Pak Sek, sekitar Rp200 miliar. Ya, itu harus ada pembahasan lanjut dengan DPRD agar meskipun ada penurunan, tapi kita tetap bisa memberikan yang terbaik,” terangnya.
Mbak Wabup menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengupayakan peningkatan PAD untuk mengimbangi berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Target PAD tahun 2027 sebesar Rp933 miliar 487 juta 176 ribu 287 rupiah disebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun berjalan.
Menurutnya, penyesuaian terhadap belanja daerah nantinya masih akan dibahas bersama DPRD. Pemerintah juga menunggu pandangan umum fraksi-fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan rancangan APBD.
“Ya, kan tadi disampaikan PAD tersendiri 933 miliar nggih. Nah itu salah satu upaya agar kita tetap berimbang meskipun ada penurunan TKD ya, PAD-nya yang kita dongkrak” ungkapnya.
Menurut Wabup, pembangunan Pemkab Kediri tahun 2027 mengusung tema Penguatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Akselerasi Transformasi Digital dan Inovasi Daerah.
Melalui tema tersebut, pembangunan diarahkan untuk memperkuat UMKM dan potensi ekonomi lokal, memperluas pemanfaatan teknologi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro, menegaskan bahwa rancangan APBD 2027 masih terbuka terhadap berbagai masukan dan usulan dari anggota dewan.
“Paripurna tadi kan penjelasan rancangan APBD 2027. Artinya itu kan masih rancangan. Karena itu masih rancangan kan bisa berubah sesuai dengan mungkin ada usulan-usulan dari anggota nanti dalam pembahasannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan usulan dari anggota dalam pembahasan nanti juga akan setampung oleh eksekutif karena itu sifatnya masih apa rancangan,” jelasnya.
Setelah itu, lanjutnya, pemerintah daerah akan memberikan jawaban sebelum pembahasan secara terperinci dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD.
Murdi mengingatkan, penurunan TKD yang cukup signifikan harus disikapi dengan pengelolaan anggaran yang semakin selektif. Menurutnya, setiap rupiah anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.
“Anggaran yang ada harus betul-betul dimanfaatkan secara benar sesuai prioritas dan visi misi kepala daerah. Jangan sampai ada anggaran yang terkesan tidak prorakyat maupun terjadi penghamburan anggaran. Efisiensi harus dicermati dalam pembahasan nanti,” tegas Murdi.
Ia juga menekankan pentingnya mencermati alokasi anggaran setiap perangkat daerah agar tidak terjadi pemborosan dan seluruh program benar-benar memberikan hasil yang terukur.
“Kita juga harus efisiensi tadi dan dari teman-teman anggota juga kami sampaikan juga terkait dengan itu supaya nanti ee dalam pem- pembahasan nanti itu juga dicermati jangan untuk ee anggaran itu paling enggak di betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan visi Mas visi misinya Mas Bup secara prioritas,” tegasnya.
DPRD Kabupaten Kediri menargetkan persetujuan bersama Raperda APBD 2027 dapat dilakukan pada 27 November 2026. Hal ini untuk memastikan penetapan APBD dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. [nik/ang]