Kediri (tahukediri.id) – Pemerintah Kota Kediri di bawah kepemimpinan Wali Kota Vinanda Prameswati resmi mengeluarkan kebijakan inklusi penuh bagi seluruh sekolah negeri. Mulai dari TK, SD, hingga SMP Negeri, semua akan membuka kelas inklusi untuk anak-anak berkebutuhan khusus pada tahun 2025 mendatang.
“Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan kebijakan mulai dari TK, SD, SMP Negeri akan dibuka ruang kelas inklusi. Juga sudah disediakan guru pendamping yang akan mendampingi siswa. Karena menurut pemerintah kota, kita menerapkan atau memiliki visi adanya ramah disabilitas,” kata Wali Kota Vinanda.
Kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar Pemkot Kediri dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang setara dan bebas diskriminasi. Kebijakan ini akan dimulai dari Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
“Visi ini tidak ada perbedaan antara disabilitas dengan yang tidak. Karena memiliki hak yang sama di bidang pendidikan. Sehingga kita perlu memberikan ruang selebar-lebarnya untuk mendapatkan pendidikan yang sama,” tegasnya.
Pemkot Kediri terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya melalui beasiswa, tetapi juga dengan memberi ruang pendidikan yang adil bagi anak-anak disabilitas.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri, Anang Kurniawan, menyebut kebijakan ini sebagai langkah luar biasa.
“Ini terobosan yang luar biasa dari mbak wali, karena beliaunya ingin agar anak-anak disabilitas tidak ada perbedaan dengan anak lain,” ujar Anang.
Tahun-tahun sebelumnya, hanya beberapa SD dan SMP negeri yang menjalankan program inklusi. Namun kini, seluruh sekolah diwajibkan membuka diri terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.
“Kalau ini semuanya kita inklusikan, sehingga seluruh anak-anak inklusi bisa masuk TK, SD dan SMP Negeri. Tentunya dengan tahapan-tahapan, atau dengan persyaratan anak ini harus kita assasment oleh tim psikolog yang sudah kita tunjuk,” tambahnya.
Untuk mendukung kebijakan ini, Pemkot telah menyiapkan sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi guru inklusi.
“Di awal tahun kemarin untuk mendukung kebijakan ini, kita sudah mendiklatkan ada sekitar 125 guru dari seluruh TK, SD dan SMP, kita diklatkan dengan kerjasama dengan UNESA, yang lolos, bersertifikat, mereka sudah layak untuk mendampingi,” jelas Anang.
Sementara itu, sarana prasarana pendukung seperti Alat Peraga Edukasi (APE) juga tengah disiapkan dan mulai didistribusikan pada tahun 2025.
“Ini harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti, untuk menjadi anak-anak inklusi dapat pendidikan,” pungkas Anang. ***