Kediri (tahukediri.id) – Sebanyak 437 warga Kota Kediri menerima ijazah kesetaraan dalam prosesi yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, pada Senin, 7 Juli 2025. Acara berlangsung di Ruang Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Kota Kediri, sebagai bagian dari program pendidikan nonformal tahun ajaran 2024–2025.
“Hari ini saya menyerahkan ijazah kesetaraan kepada warga Kota Kediri yang putus sekolah. Total semuanya ada 437 orang dan tadi diserahkan secara simbolis kepada 18 orang. Warga yang memperoleh ijazah kesetaraan ini, usianya ada yang di bawah 24 tahun dan ada juga yang di atas 24 tahun. Dengan penyerahan ijazah kesetaraan ini, diharapkan bisa menjadi motivasi untuk terus belajar. Sehingga ke depan di Kota Kediri tidak ada lagi angka putus sekolah. Kegiatan ini tidak sekedar penyerahan ijazah, tapi penyerahan kembali harapan, harga diri dan masa depan,” jelas Mbak Wali.
Dalam pidatonya, Vinanda menekankan urgensi pembentukan Tim Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai langkah konkret pengentasan putus sekolah di Kota Kediri. Tim ini akan melibatkan lintas lembaga mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dispendukcapil, Bappeda, DP3AP2KB, Kominfo, Kemenag, camat, hingga Forum PKBM, dan akan bergerak hingga tingkat kelurahan dan RT/RW.
“Pemerintah Kota Kediri dirasa perlu segera membentuk tim penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor seperti yang hadir pada kegiatan ini yakni Dinas Pendidikan, Dinsos, Dispendukcapil, Bappeda, DP3AP2KB, Kominfo, Kemenag, para Camat, serta Forum PKBM.
Tim ini tidak hanya bekerja di tingkat kota, tapi dilanjutkan hingga ke tingkat kelurahan, RT/RW, serta melibatkan kader-kader PKK dan elemen masyarakat lainnya yang memiliki akses langsung dan kedekatan sosial dengan warga.”
Ia juga menegaskan bahwa pendekatan penanganan anak putus sekolah harus dilakukan secara langsung di tengah masyarakat, bukan hanya melalui kebijakan administratif. Peran aktif masyarakat menjadi kunci dalam menyentuh kelompok-kelompok rentan pendidikan.
“Penyelesaian masalah anak tidak sekolah, tidak cukup hanya di meja kebijakan, tetapi harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak, akan bisa menjangkau lebih banyak warga, mendeteksi lebih awal, dan memberikan solusi yang tepat. Jika mengetahui anak-anak atau warga yang tidak sekolah atau putus sekolah, silakan hubungi layanan Lapor Mbak Wali di 112, pasti akan ditindaklanjuti dan didampingi sampai mereka kembali bersekolah.”
Pada momen penyerahan ijazah ini, dilakukan pula sesi dialog virtual dengan warga binaan Lapas Kelas IIA Kediri yang mengikuti program pendidikan kesetaraan di bawah binaan PKBM Ar Rahman. Kepala Lapas menilai kegiatan tersebut memberikan manfaat besar bagi penghuni lapas dalam mengisi waktu sekaligus mempersiapkan masa depan mereka.
“Program pendidikan kesetaraan ini sangat bagus dan luar biasa, harus dilanjutkan dan semoga terus berjalan baik,” terangnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dan perwakilan instansi, antara lain Kepala Dinas Pendidikan Anang Kurniawan, Kepala Lapas Kelas IIA Kediri Sholicin, Budi Santoso dari Cabang Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Kediri, Kepala Dinsos Paulus Luhur Budi.
Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin, Kepala Dispendukcapil Marsudi Nugroho, Sekretaris Kominfo Elis Kustianingsih, serta perwakilan dari Kemenag, Bappeda, camat se-Kota Kediri, para kepala PKBM dan SKB, tutor, dan para lulusan program kesetaraan. ***