Kediri (tahukediri.id) – Anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasyi, menyapa langsung warga Kecamatan Mojoroto dalam kegiatan sosialisasi produk hukum terkait pelayanan kesehatan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Kegiatan yang berlangsung di Gedung Kelurahan Lirboyo pada Rabu (29/10/2025) malam itu bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai akses layanan kesehatan yang disediakan pemerintah.
Imam Wihdan, yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Kediri, hadir bersama narasumber dari Dinas Kesehatan Kota Kediri, Dwi Sunaryati, serta Kepala Kelurahan Lirboyo dan Ketua LPMK setempat, Nanang Priyo Basuki. Dalam forum tersebut, warga diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan seputar pelayanan kesehatan di lingkungan mereka.
Beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan keterbatasan fasilitas posyandu, pelayanan Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS Kesehatan, hingga program pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Seluruh pertanyaan dijawab secara terbuka oleh narasumber dan Imam Wihdan.
“Karena banyak program dari pemerintan itu yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh masyrakat tetapi nggak sampai. Karena itu kurang sosialisasi tadi, salah satunya mengenai pemeriksaan kesehatan gratis. Pemeriksaan kesehatan gratis dari Nasional sudah ada anggaran dana yang sudah disiapkan, tetapi sekarang tidak begitu ke pakai. Eman kan seharusnya itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” terangnya.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan bahwa seluruh warga sebenarnya telah tercakup dalam program jaminan kesehatan pemerintah, namun tingkat pemanfaatannya masih rendah. Ia juga menekankan pentingnya profiling kesehatan di setiap wilayah agar pelayanan medis dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
“Yang jelas semua warga atau masyarakat sudah di cover oleh pemerintah tetapi pencapainya masih rendah dibawah 10 persen. Tadi sudah saya sampaikan kepada petugas pelayanan kesehatan tolong kepada para kader bahwa profiling kesehatan buat warga itu sangat penting. Karena itu yang memberikan informasi kira kira masyarakat itu perlu di treatmen seperti apa?. Untuk di Kota Kediri sekarang tidak lagi berfikir mengobati orang sakit tetapi yang bener menyehatkan yang sehat sekarag,” ungkap Imam.
Imam menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah tersedia. Saat ini, terdapat sembilan puskesmas dan 36 puskesmas pembantu di Kota Kediri yang siap melayani masyarakat di tiga kecamatan.
Aspirasi dan saran dari warga yang disampaikan dalam forum tersebut, kata Imam, akan dijadikan bahan evaluasi dalam pembahasan dan revisi Peraturan Daerah (Perda) di bidang kesehatan agar lebih berdampak positif bagi masyarakat.
”Kebetulan saya ditunjuk dan dikasih amanah duduk di komisi A bidang hukum dan pemerintahan. Salah satu yang kita kaji prihal Perda tentang kesehatan. Karena capaian BPJS kita sudah 100 persen serta dua tahun lalu kita sudah keluarkan Perda tentang penanangan TBC seberapa jauh implementasinya di masyarakat. Kita lagi pastikan supaya Perda yang sudah ada bener bener mambawa dampak positf di masyarakat,” harapnya. ***
Reporter : Abdur Rosyid

