Kediri (tahukediri.id) – Peristiwa G30S pada tahun 1965 tidak hanya menyisakan catatan politik nasional. Di Kediri, pergolakan ideologi pada masa itu turut berubah menjadi konflik sosial yang meninggalkan luka mendalam di tengah masyarakat.
Kepala Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Kediri Eko Priatno, mengatakan rangkaian peristiwa tersebut bisa disebut sebagai tragedi sosial. Sebab, konflik yang terjadi bukan sekadar pertarungan politik, melainkan melibatkan sesama anak bangsa.
“Peristiwa ’65 terjadi, kita menyebutnya tragedi sosial ya, karena itu tragedi anak bangsa. Karena memang sebetulnya kita enggak enggak tahu itu mana teman, mana lawan, karena sesama, sesama anak bangsa,” jelasnya saat ditemui, pada Rabu (30/9/2026).
Menurut Eko, kondisi tersebut berbeda dengan perjuangan 1945. Saat perang kemerdekaan, masyarakat relatif mengetahui siapa pihak yang menjadi lawan. Sedangkan menjelang 1965, konflik justru berlangsung di antara kelompok masyarakat sendiri dengan latar belakang perbedaan ideologi.
Pada masa itu, kata Eko, tiga kekuatan utama yakni nasionalis, agama, dan komunis berada dalam satu pusaran politik. Konsep Nasakom yang diperkenalkan Presiden Soekarno menjadi salah satu gambaran bagaimana kekuatan-kekuatan tersebut diakomodasi dalam kehidupan politik Indonesia. Namun, perbedaan pandangan tersebut kemudian berkembang menjadi persaingan yang semakin tajam.
“Tokoh-tokoh besar dari golongan kiri itu memang terlahir sejak zaman itu. Jadi mulai dari tokoh Semaun, tokoh Munawar Musso, Tan Malaka, itu lahir di awal-awal tahun ’20. Nah ini yang nanti pada masa berikutnya, mereka ini berbeda pandangan. Berbeda pandangan terkait dengan sosialisme atau nanti berikutnya ke komunisme,” jelasnya.
Kediri sendiri memiliki posisi penting dalam dinamika gerakan kiri pada masa itu. Hal ini karena karakter wilayahnya sebagai kawasan industri dan perkebunan. Seperti banyaknya pabrik gula, sehingga memiliki jumlah buruh yang cukup besar.
Kondisi tersebut kemudian menjadi salah satu ruang berkembangnya organisasi-organisasi massa dan serikat pekerja. Di antaranya Barisan Tani Indonesia (BTI), SOBSI, Gerwani dan Pemuda Rakyat.
“Kediri khususnya memang sentra buruh. Bisa dilihat berapa banyak pabrik gula di Kediri,” katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pertarungan ideologi tidak hanya terjadi di tingkat elite politik, tetapi juga masuk ke kehidupan masyarakat bawah. Tak terkecuali dalam keluarga yang juga memiliki perbedaan pandangan. Seperti pada buku yang pernah dibacanya yakni “Palu Arit di Ladang Tebu” karya Hermawan Sulistyo.
“Dalam buku ‘Palu Arit di Ladang Tebu’ itu memang dia lebih melihat apa namanya, kondisi sosial eh sosial masyarakat yang ada di daerah Jombang dan Kediri,” ujarnya.
Selain pertentangan ideologi, konflik agraria juga disebut menjadi bagian dari ketegangan sosial di Kediri.
Eko mengaitkannya dengan kebijakan nasionalisasi aset pada era Presiden Soekarno. Pengambilalihan aset-aset peninggalan pemerintah kolonial oleh negara menciptakan masa transisi dalam persoalan penguasaan lahan.
“Nah ketika ada perubahan semacam itu, PKI mengambil kesempatan di situ. Mengambil kesempatan dan mereka mulai mematok-matok tanah, kan begitu dalam pewayangannya. Dia mematok tanah, mengklaim itu milik saya, karena ada ruang kosong, ada celah kosong ketika dari HVA ke pemerintah Indonesia,” jelasnya.
Ketegangan akhirnya berkembang menjadi bentrokan antara masyarakat dan aparat.
Salah satu peristiwa besar yang banyak memakan korban adalah tragedi Djengkol yang berlangsung pada tahun 1961.
Eko menggambarkan, situasi saat itu sebagai pertentangan antara kelompok nasionalis, agama dan komunis yang semakin sulit dikendalikan.
Ia juga menyebut bahwa kekerasan terhadap tokoh agama dan masyarakat telah terjadi sebelum puncak konflik 1965.
Setelah peristiwa 30 September 1965, situasi berbalik. Pemburuan terhadap orang-orang yang dituduh terkait PKI terjadi di berbagai daerah, termasuk Kediri.
Menurut penuturan Eko, pasca G30S, terjadi penangkapan dan pembunuhan besar-besaran terhadap orang-orang yang dituduh sebagai bagian dari PKI. Mereka dikumpulkan di Alun-alun Kota Kediri dan menjadi korban pembunuhan.
“Kalau kita ngomong benar salah, ya namanya tragedi sosial. Apa pun bentuknya, yang namanya pembunuhan kan memang tidak dibenarkan,” katanya.
Ia menilai kekerasan pasca-1965 tidak dapat dipisahkan dari konflik dan dendam yang sebelumnya telah berkembang di tengah masyarakat.
Salah satu sisi paling tragis dari konflik tersebut, menurut Eko, adalah ketika pertentangan ideologi masuk ke dalam kehidupan keluarga.
Orang-orang yang sebelumnya hidup berdampingan dapat berada di posisi yang berlawanan hanya karena pilihan politik dan ideologi.
Pengalaman tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa tragedi 1965 tidak cukup dipahami hanya melalui angka korban atau pertarungan antarorganisasi politik.
Ada keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Ada pula masyarakat yang harus hidup dengan trauma setelah menyaksikan atau mengalami kekerasan. “Jadi itu ngeri banget,” ujarnya.
Pertentangan juga terjadi pada organisasi keagamaan hingga kebudayaan. Salah satunya Lembaga Kebudayaan Rakyat atau Lekra yang berafiliasi dengan gerakan kiri.
Persaingan tersebut tidak hanya berlangsung dalam bentuk organisasi, tetapi juga melalui kegiatan seni dan pertunjukan. Seperti pementasan ludruk yang disebut berlangsung di wilayah Papar dengan judul yang dianggap provokatif, yakni “Gusti Allah Mantu”. Ia juga menyebut adanya pamflet dengan tulisan “Matine Gusti Allah” di Ngronggot.
Menurut Eko, contoh tersebut menggambarkan betapa tajamnya pertarungan ideologi pada masa itu. Baginya, tragedi sosial 1965 di Kediri seharusnya menjadi pelajaran mengenai bahaya konflik ideologi ketika berubah menjadi kekerasan.
Ia menilai masyarakat perlu melihat sejarah tersebut dari sisi kemanusiaan. Sebab, di balik pertarungan politik dan ideologi, terdapat masyarakat biasa yang menjadi korban. “Yang namanya pembunuhan kan memang tidak dibenarkan,” tegasnya.
Sejarah 1965 di Kediri pun menyisakan pertanyaan sekaligus pelajaran: bagaimana perbedaan pandangan politik dapat berkembang menjadi konflik sosial yang menghancurkan hubungan antarmanusia.
Menggali kembali sejarah tersebut bukan semata untuk membuka luka lama, tetapi untuk memahami bagaimana tragedi serupa dapat terjadi dan bagaimana masyarakat dapat mencegahnya terulang kembali. [nik/ang]