Kediri (tahukediri.id) – Keluhan masyarakat terkait keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Desa Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, mendapat perhatian serius Komisi III DPRD Kabupaten Kediri. Para wakil rakyat tersebut turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi TPA sekaligus menindaklanjuti aspirasi warga pada mengenai bau sampah, pengelolaan limbah, hingga tuntutan penambahan kompensasi, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Pendiwan mengatakan, pihaknya sengaja datang langsung ke TPA Sekoto untuk memastikan kondisi sebenarnya di lapangan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Beberapa hari yang lalu ada keluhan masyarakat, ada surat masyarakat datang ke kami mengeluhkan terkait dengan keberadaan TPA Sekoto ini, dan pada intinya mereka meminta kompensasi atau menambah kompensasi yang sudah disepakati dengan Dinas Lingkungan Hidup,” katanya saat ditemui di lokasi TPA Desa Sekoto.
Pendiwan menjelaskan, berdasarkan hasil peninjauan, pihaknya melihat kapasitas TPA Sekoto sudah cukup penuh. Kondisi tersebut dinilai perlu segera dicarikan solusi agar tidak menimbulkan persoalan yang semakin besar di kemudian hari.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mulai memikirkan langkah strategis, apakah melalui perluasan kapasitas TPA, pembenahan sistem pengelolaan, atau bahkan pemindahan lokasi.
“Ya, kalau kita melihat memang kapasitasnya dari TPA ini mungkin sudah cukup banyak ya, cukup full. Mungkin butuh pemikiran selanjutnya, butuh tindak tindakan selanjutnya bagaimana TPA ini bisa tutup, berjalan, apakah itu perluasan atau pemindahan, mungkin ini akan kita bicarakan dengan eksekutif,” jelasnya.
Selain kapasitas sampah, persoalan bau menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Pendiwan menilai kondisi musim sangat memengaruhi intensitas aroma yang ditimbulkan TPA.
Saat musim kemarau, bau dinilai belum begitu terasa. Namun, ketika memasuki musim penghujan, aroma tidak sedap berpotensi semakin kuat dan mengganggu kenyamanan warga.
Meski dari hasil pemantauan jarak sejumlah permukiman diperkirakan sekitar satu hingga 1,5 kilometer dari lokasi TPA, Pendiwan menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tetap harus diperhatikan.
Sebagai tindak lanjut, Komisi III DPRD Kabupaten Kediri berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) atau hearing dalam bulan November ini.
Rapat tersebut akan melibatkan masyarakat terdampak, Pemerintah Desa Sekoto, pemerintah kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup, serta jajaran eksekutif dan instansi terkait lainnya.
Pendiwan menegaskan, peninjauan lapangan menjadi langkah awal agar DPRD memiliki gambaran nyata sebelum mempertemukan seluruh pihak dalam forum resmi.
“Namun sebelum kita melaksanakan RDP itu, justru kami Komisi 3 hadir di sini untuk menyaksikan secara langsung supaya kami mendapatkan secara realita kondisi terkini terkait dengan TPA ini,” terangnya.
Ia juga meminta DLH melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, perencanaan, hingga aturan teknis pembuangan sampah di TPA Sekoto.
Menurutnya, pengelolaan sampah harus semakin baik sehingga keberadaan TPA tidak sampai merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
“Tentu kita meminta nanti pemerintah dalam hal ini lingkungan hidup untuk lebih memperbaiki tata kelola, tata perencanaan maupun tata aturan di dalam pembuangan sampah di sini,” ucapnya.
Sementara itu, permintaan kompensasi uang masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
“Nanti akan kita bicarakan seperti apa kemampuan daerah, seperti apa juga permintaan mereka, maka itu akan kita carikan solusi nanti,” katanya.
Sementara itu, Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, mengungkapkan bahwa persoalan penumpukan sampah di TPA tidak lepas dari sejumlah kendala operasional.
Di antaranya keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta keterbatasan alat berat yang digunakan untuk memindahkan dan menata sampah. Akibatnya, sampah yang terus berdatangan belum bisa ditangani secara maksimal.
“Kenapa kok TPA sampai meledak kayak gini. Karena apa? Satu, sering terjadinya apa ya, keterlambatan BBM, akhirnya alat berat belum bisa beroperasi. Terus yang kedua, keterbatasan alat berat ini yang dibuat untuk memindahkan sampah-sampah yang baru datang dikirim dibawa ke atas, itu belum bisa, ya itu tadi alasannya, terbentur dengan BBM dan alat berat yang kurang,” ungkapnya.
Ia berharap persoalan tersebut menjadi catatan Komisi III untuk selanjutnya dibahas bersama pemerintah daerah.
Suprayitno juga menyampaikan adanya rencana pengembangan fasilitas pemilahan dan pengolahan sampah di sebelah utara TPA Sekoto. Program tersebut diharapkan mulai beroperasi pada awal 2027.
“TPA Desa Seboto ini sebetulnya sudah bisa dikatakan bisa mulai merintis pengolahan dan pengelolaan yang tepat ada di sebelah utaranya TPA. Insyaallah beroperasi pada tahun 2027 awal.
Terkait kompensasi, Suprayitno menyebut, salah satu aspirasi dari masyarakat muncul dari Dusun Genukwatu yang mengusulkan kompensasi uang sebesar Rp5 juta.
Namun, aspirasi warga ternyata tidak sepenuhnya sama. Ada masyarakat yang menginginkan kompensasi berupa uang, sementara sebagian lainnya lebih memilih bantuan beras.
“Di sisi lain, dari warga-warga itu banyak pro dan kontra, mintanya daripada uang mending beras.
Kalau bisa kan beras dan uang per KK,” ungkapnya.
Suprayitno melanjutkan, pada tahun 2026 jumlah kompensasi beras yang diusulkan meningkat dari sekitar 20 ton menkadi sekitar 40 ton. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi sekitar 2.218 kepala keluarga (KK) yang tersebar di empat dusun.
Suprayitno menjelaskan, wilayah yang paling dekat dengan TPA menjadi perhatian utama. Dusun Genukwatu disebut berada pada jarak sekitar satu kilometer, sedangkan Dusun Sukosari dan Puhrejo sekitar 1,5 kilometer.
Selain persoalan bau, warga juga mengeluhkan dugaan dampak limbah yang mengalir dari kawasan TPA menuju sungai dan berpotensi memengaruhi wilayah Dusun Puhrejo.
Terkait kondisi air sumur warga, Suprayitno menyampaikan bahwa pemeriksaan sebelumnya telah dilakukan, tetapi hasil pemeriksaan terakhir masih perlu dipastikan.
Suprayitno berharap kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Kediri tidak berhenti sebatas peninjauan, melainkan benar-benar ditindaklanjuti dengan pembahasan anggaran dan perbaikan fasilitas TPA.
Menurutnya, kebutuhan BBM, penambahan atau optimalisasi alat berat, pemilahan sampah, serta pengolahan limbah harus menjadi perhatian pemerintah daerah.
Disamping itu, Ia juga mengapresiasi perbaikan jalan yang selama ini dilalui kendaraan pengangkut sampah. Ke depan, ia berharap pembenahan TPA dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat berjalan beriringan.
“Karena ini milik pemerintah daerah, tentu ada tahapan dan prosesnya. Saya berharap masyarakat tetap bersabar. Saya yakin akan ada solusi terbaik,” ujarnya.
Di sisi lain, Pendiwan menegaskan DPRD akan berupaya menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah agar persoalan TPA Sekoto bisa diselesaikan secara bersama-sama.
“Kita juga harus bisa memahami kondisi masyarakat, cuma masyarakat pun kita berharap juga bisa memahami kondisi pemerintah maupun kondisi TPA ini. Jadi, sama-sama mengerti, sama-sama tidak dirugikan dan sama-sama bisa berjalan,” pungkasnya. [nik/ang]