Kediri (tahukediri.id) – Menindaklanjuti aduan masyarakat yang tergabung dari Aliansi Warga Dusun Gunukwatu, Desa Sekoto terkait tata kelola dan pengelolaan TPA Sekoto, DPRD Kabupaten Kediri menggelar Rapat Dengar bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), PUPR dan pihak terkait lainnya, Selasa (17/11/2026).
Dalam RDP tersebut, DLH Kabupaten Kediri mengusulkan kenaikan kompensasi berupa bantuan beras dari sebelumnya 15 kilogram menjadi 30 kilogram per kepala keluarga (KK) per tahun. Untuk merealisasikan usulan tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp983 juta dalam rancangan anggaran tahun 2027.
Kepala DLH Kabupaten Kediri, Putut Subekti, menjelaskan bahwa anggaran tersebut dihitung berdasarkan jumlah keseluruhan kepala keluarga di Desa Sekoto yang mencapai 2.283 KK.
“Di tahun 2027 kami mengalokasikan, ini sebenarnya tidak menambah, kami menggeser prioritas di kami sendiri di DLH, bagaimana memenuhi permohonan ini. Sebagaimana surat juga dari Pak Kepala Desa, kami mengalokasikan anggaran pemberian beras, masih dalam beras juga, sejumlah 30 kg, per tahun per seluruh KK di Sekoto,” katanya.
Menurutnya, usulan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat yang terdampak aktivitas pengelolaan sampah di TPA Sekoto.
Selain kompensasi, persoalan penumpukan sampah di TPA Sekoto menjadi pembahasan serius dalam RDP.
Putut Subekti, mengakui kondisi TPA Sekoto saat ini mengalami kelebihan kapasitas atau overload.
Sebagai langkah penanganan, DLH tengah menjalin kerja sama dengan PT Eko Tani Visioner, perusahaan asal Kediri, untuk melakukan uji coba teknologi pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF).
Mesin yang disiapkan perusahaan tersebut ditargetkan mampu mengolah hingga 80 ton sampah per hari. Sementara itu, volume sampah yang masuk ke TPA Sekoto disebut mencapai sekitar 100 ton per hari.
Jadi uji coba mesin-mesin yang nanti akan ee bisa mengolah sampah yang di TWP PA itu.
“Jadi, ini bukan hubungan pengadaan atau kontraktual yang sifatnya pengadaan bukan. Tetapi ada warga Pare yang kebetulan memproduksi mesin untuk bagaimana bisa mengolah sampah menjadi RDF. Nah, karena hal itu memang kami berikan kesempatan untuk bereksperimen di sana. Sudah diajukan dan dipaparkan,” jelasnya.
DLH berharap teknologi tersebut dapat membantu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini menjadi persoalan di TPA Sekoto.
Pihaknya juga memastikan tidak ada rencana perluasan lahan TPA. Lahan sekitar 0,68 hektare yang telah dimiliki pemerintah akan dipersiapkan untuk mendukung kebutuhan fasilitas pengelolaan sampah.
Sementara persoalan air lindi atau cairan hasil penguraian sampah yang dikhawatirkan berdampak terhadap lingkungan sekitar, DLH telah menyiapkan penyusunan Detail Engineering Design (DED) revitalisasi instalasi pengolahan air lindi pada akhir 2026.
Selanjutnya, pembangunan atau revitalisasi secara konstruksi direncanakan dilaksanakan pada 2027.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, menegaskan pihaknya akan mengawal anggaran tersebut dalam pembahasan RAPBD 2027 agar tidak mengalami pemangkasan.
Ia menyebut, usulan anggaran dari eksekutif tersebut telah memiliki dasar perhitungan yang jelas, yakni berdasarkan data jumlah KK yang diajukan pemerintah desa.
“Kalau progres report-nya 90%. Tinggal dibahas dengan dewan. Kalau dewan saya kebanggar, nanti saya akan mengawal bagaimana caranya Rp983 juta ini bisa dikabulkan, bisa diketok alias tidak dipangkas,” tegas Totok.
Totok berharap, apabila anggaran tersebut disetujui, bantuan beras 30 kilogram per KK dapat direalisasikan menjelang Hari Raya Idulfitri 2027, sebagaimana pola penyaluran kompensasi pada tahun-tahun sebelumnya.
Namun, peningkatan kompensasi berupa uang sebagaimana yang diminta sebagian warga belum dapat diputuskan dalam RDP tersebut.
Menurut Totok, pemberian kompensasi dalam bentuk uang membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan pihak ketiga yang kompeten, termasuk perguruan tinggi. Hasil kajian nantinya menjadi dasar penyusunan regulasi, salah satunya melalui Peraturan Bupati (Perbup).
“Itu bisa (konpensasi uang). Akan tetapi perlu mekanisme yang panjang. Perlu kajian, ya, dari universitas mana yang kaji. Itu dampaknya berapa, kompensasi yang cepat berapa, dan itu pengajuannya enggak gak setahun 2 tahun, bertahun-tahun itu dampaknya gimana. Nah, setelah sudah oke semua, itu nanti diskripsinya ee berupa perbup, peraturan Bupati, lah. Peraturan Bupati inilah sebagai dasar untuk memberikan ke orang-orang itu. Tanpa ada perbup nggak berani Dinas Lingkungan Hidup itu,” jelasnya.
Meski terdapat usulan kenaikan bantuan beras, hasil RDP tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, khususnya warga Dusun Gendowatu, Desa Sekoto.
Perwakilan warga, Sulton Rosidin, menyampaikan bahwa masyarakat masih belum puas karena tuntutan utama berupa kompensasi Rp5 juta per KK belum mendapatkan kepastian.
Menurutnya, warga Gendowatu telah merasakan dampak keberadaan TPA selama kurang lebih 30 tahun. Namun, kompensasi yang selama ini diterima dinilai belum sebanding dengan dampak yang dirasakan masyarakat.
“Kami masih kurang puas. Tuntutan kami masih mengambang dan belum ada keputusan yang sesuai harapan. Sebenarnya kami menuntut Rp5 juta per KK,” ujar Sulton.
Ia menjelaskan, tuntutan tersebut merupakan aspirasi warga yang tergabung dalam aliansi masyarakat Gendowatu. Jumlah warga yang menjadi fokus tuntutan sekitar 200 KK.
Sulton berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan perhatian melalui bantuan beras, tetapi juga mempertimbangkan bentuk kompensasi lain yang lebih layak bagi masyarakat terdampak.
“Ya, harapan kami sih ee nanti pihak-pihak terkait bisa mengabulkan permohonan kami, usaha kami, sebagai warga terdampak sekian kurang lebih 30 tahun lamanya, hanya mendapatkan beras dan itu mulai tahun 2010, kan, ya? 5 kilo pertama,” pungkasnya. [nik/ang]

