Kediri (tahukediri.id) – Ratusan massa yang tergabung dari Aliansi Rakyat Kadiri menggelar aksi damai terkait sejumlah isu daerah hingga nasional yang dirasa membutuhkan perhatian pemerintah depan Monumen Simpang Lima Gumul, Selasa (17/11/2026).
Dengan membawa berbagai atribut aksi, mulai dari baliho, bendera, mobil komando hingga armada dump truck, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah.
Koordinator aksi, Tubagus Fitrajaya, yang juga Ketua Paguyuban Penambang Pasir Manual, menyampaikan bahwa gerakan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat.
“Sebetulnya hari ini itu kita mau menampung keresahan masyarakat secara umum. Jadi, masyarakat Kediri itu, hari ini kan tidak baik-baik saja Indonesia. Mulai dari pajak, bencana, dan lain sebagainya, kebijakan yang tidak tepat sasaran. Hari ini penginnya saya mewadahi keluhan-keluhan masyarakat sak Kediri, sambatan bareng lah,” katanya.
Ia menegaskan, masyarakat memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mengingatkan pemerintah terhadap berbagai kebijakan yang dianggap tidak tepat sasaran.
Dalam aksi tersebut, terdapat sejumlah tuntutan utama yang disuarakan massa. Di antaranya seruan penurunan pajak yang dinilai membebani rakyat, pendidikan gratis tanpa pungutan yang tidak memiliki dasar hukum, serta transparansi penggunaan dana BOS, BOSP, dan BPOPP.
Massa juga meminta adanya pengusutan terhadap dugaan pemotongan anggaran pada gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), sekaligus keterbukaan sumber pembiayaan dan pengelolaan anggarannya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian hingga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Penegakan hukum diharapkan berjalan profesional, transparan, adil, dan tanpa tebang pilih.
Sementara di tingkat daerah, persoalan penguasaan dan pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU), dugaan alih fungsi lahan, kerusakan jalan, kendaraan over dimension over loading (ODOL), hingga persoalan reforma agraria juga menjadi sorotan.
“Isu lokal masih banyak lagi, over dimensi overload muatan yang berlebihan, jalan rusak, terus, masalah kasus alih fungsi lahan yang di AGU akhirnya jadi masalah banjir. Terus, masalah reforma agraria kan juga belum selesai. Masalah perangkat yang kemarin kan belum selesai. Sekolah gratis katanya, tapi tetap bayar, kan. Hari ini kita mau tunjukkan itu, iki lho realita.” jelasnya.
Sementara itu, Kapolres Kediri AKBP Muh. Wahyudin Latif memberikan apresiasi kepada seluruh peserta aksi. Ia menilai kegiatan berlangsung tertib, damai, dan kondusif tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas maupun aktivitas masyarakat.
“Terima kasih kepada peserta aksi karena peserta aksi melaksanakan dengan damai, dengan normal, mengikuti aturan, sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas yang lain,” ujarnya.
AKBP Latif menegaskan, kepolisian menjalankan tugas pengamanan, sedangkan jawaban terhadap tuntutan masyarakat menjadi kewenangan masing-masing instansi dan pihak pengambil keputusan.
“Kalau terkait dengan tuntutan, nanti masing-masing yang pengambil kebijakan yang ee menjawab. Kita kepolisian tugasnya adalah mengamankan,” terangnya.
Pihaknya berharap seluruh aspirasi yang telah disampaikan dapat memperoleh tanggapan dari pihak yang memiliki kewenangan.
“Ya, harapannya nanti tuntutan mereka itu dijawab oleh ee yang mempunyai kewenangan, nah gitu. Terus kemudian titipannya adalah pertahankan terkait dengan kegiatan aksi-aksi yang sifatnya tertib, damai, ini ciri khasnya Kediri,” tandasnya. [nik/ang]

