Kediri (tahukediri.id) – Dalam dunia usaha, nama dan identitas bisnis merupakan bagian penting yang membedakan suatu usaha dengan usaha lainnya. Nama usaha, logo, desain kemasan, hingga tampilan tempat usaha dapat membangun kepercayaan dan menjadi ciri khas yang dikenal oleh masyarakat.
Namun, bagaimana jika seseorang sengaja menggunakan nama atau identitas usaha milik orang lain, sehingga masyarakat mengira kedua usaha tersebut memiliki hubungan atau berasal dari pemilik yang sama? Apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)?
1. Meniru Identitas Usaha Dapat Merugikan Pemilik Aslinya
Meniru nama dan identitas usaha bukan sekadar persoalan kemiripan. Tindakan tersebut dapat menjadi persoalan hukum apabila dilakukan tanpa hak dan berpotensi menimbulkan kebingungan masyarakat.
Contohnya, seseorang membuka usaha kuliner dengan menggunakan nama yang memiliki persamaan dengan usaha milik orang lain yang telah dikenal masyarakat. Bahkan, pelaku turut meniru logo, desain kemasan, warna, atau tampilan tempat usaha sehingga konsumen mengira kedua usaha tersebut memiliki hubungan.
Akibatnya, pemilik usaha asli berpotensi mengalami kerugian, mulai dari kehilangan pelanggan, penurunan reputasi, hingga berkurangnya pendapatan.
2. Dapat Dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum
Dasar hukum yang dapat digunakan adalah Pasal 1365 KUHPerdata, yang mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain mewajibkan pihak yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian tersebut untuk menggantinya.
Untuk membuktikan adanya PMH, perlu diperhatikan empat unsur, yaitu:
Adanya perbuatan melawan hukum, berupa penggunaan atau peniruan identitas usaha tanpa hak;
Adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian;
Adanya kerugian yang dialami pemilik usaha asli; dan
Adanya hubungan sebab akibat antara tindakan peniruan dengan kerugian tersebut.
Apabila keempat unsur tersebut dapat dibuktikan, pemilik usaha yang dirugikan dapat mempertimbangkan gugatan PMH terhadap pihak yang melakukan peniruan.
3. Perlindungan Hukum Melalui Undang-Undang Merek
Selain KUHPerdata, perlindungan terhadap nama dan identitas usaha juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, termasuk nama, logo, kata, huruf, angka, dan susunan warna, yang digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa.
Selanjutnya, Pasal 3 mengatur bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Artinya, pendaftaran merek memberikan dasar perlindungan hukum yang penting bagi pemiliknya.
Bahkan, Pasal 83 UU Merek memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi untuk mengajukan gugatan terhadap pihak yang tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Gugatan tersebut dapat berupa ganti rugi dan/atau penghentian penggunaan merek.
4. Tidak Semua Kemiripan Otomatis Merupakan Pelanggaran
Perlu dipahami bahwa tidak setiap kesamaan nama atau tampilan usaha otomatis merupakan PMH atau pelanggaran merek.
Penilaiannya harus memperhatikan apakah identitas tersebut memiliki daya pembeda, apakah telah dilindungi sebagai merek terdaftar, apakah terdapat persamaan pada pokoknya, jenis barang atau jasa yang diperdagangkan, serta apakah penggunaan tersebut berpotensi menyesatkan konsumen.
Oleh karena itu, bukti pendaftaran merek, penggunaan identitas usaha, kemiripan logo atau nama, materi promosi, serta bukti kerugian menjadi hal penting dalam penyelesaian sengketa. ***

