Kediri (tahukediri.id) – Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin memberikan arahan pada High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri, Kamis (20/11/2025). Ada beberapa hal yang dibahas dalam HLM TPID ini, terkait dengan inflasi di Kota Kediri. Terutama dalam penguatan ketersediaan stok dan stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru. Serta pembahasan roadmap pengendalian inflasi 2025-2027.
Berdasar data dari BPS Kota Kediri, pada bulan Oktober inflasi month to month Kota Kediri sebesar 0,40%. Berada di atas rerata inflasi Jawa Timur 0,30% dan inflasi nasional 0,28%. Inflasi year to date sebesar 1,98%, setara dengan inflasi Jatim dan di bawah inflasi nasional sebesar 2,10%. Untuk inflasi year on year sebesar 2,68%, berada di bawah rerata inflasi Jatim 2,69% dan inflasi nasional 2,86%. Di bulan Oktober ada 11 komoditas utama penyumbang inflasi. Yakni, emas perhiasan, telur ayam ras, cabai merah, apel, daging ayam ras, daging sapi, sepeda motor, bawang merah, Sigaret Kretek Mesin, buncis, dan beras.
Gus Qowim memaparkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau memberikan andil yang cukup besar setiap bulannya. Pada bulan Oktober kebutuhan akan telur ayam ras terjadi peningkatan hal ini seiring meningkatnya kebutuhan bahan pangan di seluruh SPPG di Kota Kediri. Dengan melihat kondisi seperti ini, semua stakeholder harus berupaya mencapai target pengendalian inflasi daerah pada kisaran 2,5% plus minus 1%. Agar terjaga akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah. Harapannya hal ini dapat menjaga daya beli masyarakat akibat tidak terjadinya inflasi komponen.
Dalam arahannya Gus Qowim memaparkan menjelang Natal dan tahun baru 2026, perlu ada sinergi dan kolaborasi antar instansi pemerintah. Sehingga terwujud pengendalian inflasi di Kota Kediri. Dalam mewujudkannya diperlukan angkah-langkah yang harus segera dilaksanakan. Pertama, menjamin ketersediaan bahan pokok yang terjangkau. Hal ini perlu dilakukan kerjasama antar daerah agar terwujud keseimbangan antara ketersedian barang pokok dan permintaan. Kedua, OPD terkait berkolaborasi dengan BULOG untuk penyelenggaraan Operasi Pasar Murni (OPM) dan Gerakan Pangan Murah (GPM). Tentunya dalam upaya keterjangkauan harga dan ketersediaan stok menjelang nataru di kelurahan yang ada di Kota Kediri. Ketiga, peningkatan arus lalu lintas orang dan barang menjelang Natal dan tahun baru berpotensi menimbulkan kepadatan lalu lintas. OPD yang membidangi dapat berkolaborasi bersama Polres Kediri Kota dalam rangka mewujudkan kelancaran distribusi barang dan orang.
“Harapan kami dalam forum ini dapat menghimpun berbagai saran dan masukan dari Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Kediri agar terwujud Roadmap TPID 2025-2027. Nantinya dapat menjadi bentuk komitmen dalam menjaga laju inflasi tetap stabil di rentang 1,5-3,5% di Kota Kediri,” pungkasnya.
Kepala KPwBI Kediri Yayat Cadarajat menambahkan ke depan inflasi 2026 masih diperkirakan berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1%. Terdapat beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi. Yakni ada tantangan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk jangka pendek, peningkatan permintaan menjelang hari besar keagamaan Ramadhan dan Idul Fitri, efektivitas implementasi program stabilisasi harga dan pasokan, serta strategi pemenuhan pasokan terutama timing dan jumlah. Sementara tantangan jangka panjang, seperti, perbaikan produktivitas pangan dan kelancaran distribusi perlu terus didorong, integrasi data harga dan pasokan dari pusat hingga daerah, penyelarasan program kerja pengendalian inflasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta optimalisasi strategi 4K dalam pengendalian harga.
Turut hadir, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Raden Roro Theresia, Pj Sekretaris Daerah M.Ferry Djatmiko, Kepala OPD di lingkungan Pemkot Kediri, Pimpinan Cabang Bulog Kediri Harisun, Direktur Perumda Pasar Djauhari Luthfi, perwakilan BPS, perwakilan Polresta Kediri, dan tamu undangan lainnya.