Kediri (tahukediri.id) – Lebih dari 6.000 anak di Kabupaten Kediri yang sebelumnya tidak mengenyam pendidikan berhasil dikembalikan ke bangku sekolah. Keberhasilan ini merupakan hasil dari berbagai inisiatif yang dipelopori oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, atau yang akrab dikenal dengan sebutan Mas Dhito.
Melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mochamad Muhsin, Mas Dhito menegaskan bahwa penurunan jumlah anak tidak sekolah ini adalah hasil kerja keras lintas sektor. Berdasarkan data Dapodik, jumlah anak tidak sekolah yang semula mendekati angka 12 ribu pada 2024, kini telah ditekan hingga menjadi 5.027 pada awal Mei 2025.
“Atas perintah Mas Bup (Mas Dhito) agar ada percepatan, kita minta guru-guru agar bergerak ke lapangan, ke tetangga yang terdeteksi tidak sekolah, putus sekolah, supaya diminta kembali bersekolah,” terang Muhsin, Sabtu (14/6/2025).
Langkah-langkah strategis pun diambil, mulai dari pemberian beasiswa, penghargaan kepada guru yang melakukan kunjungan rumah (home visit teacher award), hingga menjalin sinergi dengan komunitas seni lokal seperti kelompok jaranan dan karawitan. Dalam berbagai pertunjukan kesenian tersebut, pesan-pesan edukatif disampaikan untuk mengajak anak-anak kembali bersekolah.
Petugas dari Dinas Pendidikan pun disiagakan di lokasi pertunjukan untuk segera mendaftarkan anak yang ditemukan belum bersekolah.
Dari 5.027 anak yang terdata belum sekolah, Muhsin merinci bahwa sebagian besar berasal dari kelompok difabel dan santri pondok pesantren yang belum terdaftar di lembaga pendidikan formal. Sebagai bentuk komitmen terhadap pendidikan inklusif, Mas Dhito menginstruksikan agar seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kediri membuka akses penuh bagi siswa difabel.
Saat ini, lebih dari 270 sekolah telah menyediakan layanan inklusi, dan Pemkab Kediri juga telah melatih 300 guru sebagai pendamping anak berkebutuhan khusus. Tahun ini, pelatihan serupa direncanakan untuk 300 guru tambahan.
Menjelang tahun ajaran 2025–2026, seluruh sekolah diinstruksikan untuk memberikan kuota khusus bagi siswa difabel.
“Saat SPMB (Sistem Penerimaan Murid Baru), sekolah wajib menerima anak-anak berkebutuhan khusus,” tegas Muhsin.
Langkah ini juga menjadi bagian dari target jangka panjang Mas Dhito untuk menghapus kemiskinan ekstrem di wilayahnya dalam lima tahun mendatang. Ia melihat bahwa putus sekolah merupakan salah satu indikator utama penyebab kemiskinan tersebut. ***