Kediri (taahukediri.id) – Bupati Kediri Hanindhito Hinawan Pramana resmi melantik dan mengambil sumpah/janji 121 pejabat manajerial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, Senin (24/8/2026).
Pelantikan ini dilakukan untuk mengisi sebagian kekosongan jabatan sekaligus memperkuat kinerja pemerintahan daerah.
Pelantikan berlangsung dengan komposisi tiga Pejabat Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, 47 pejabat administrator, dan 71 pejabat pengawas.
Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri mengatakan pengisian jabatan tersebut bukan sekadar agenda penyegaran organisasi. Pemkab Kediri berupaya agar kekosongan jabatan segera terisi sehingga pelayanan pemerintahan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
“Tujuannya supaya 141 kekosongan jabatan kita isi. dan ini sudah terisi 78, berarti masih ada kekurangan 60 sekian. Itu akan segera kita tuntaskan dan tentunya segala masukan dari berbagai pihak itu menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi,” ujarnya.
Dalam menentukan mutasi maupun promosi, Mas Dhito sapaan akrabnya menyebut ada sejumlah pertimbangan yang digunakan. Di antaranya kinerja, kejujuran, serta masukan dari rekan kerja dan berbagai pihak.
“Yang pertama pertimbangannya adalah pertimbangan kinerja, Yang kedua adalah kejujuran, Yang ketiga masukan dari rekan sekantor dan lain-lain. Dan tentunya pertimbangan dari teman-teman dewan juga menjadi pertimbangan kami untuk melakukan mutasi,” jelasnya.
Meski begitu, Mas Dhito memastikan setiap kebijakan yang diambil tidak didasarkan pada kepentingan pribadi melainkan demi kepentingan masyarakat.
“Artinya bupati, wakil bupati, dan pimpinan dewan tidak punya kepentingan apa-apa dalam melakukan mutasi ataupun kebijakan, segala sesuatunya yang kita lakukan untuk kepentingan masyarakat,” terangnya.
Pada kesempatan itu, Mas Dhito juga meminta para pejabat yang baru dilantik tidak menganggap jabatan yang diperoleh sebagai posisi yang akan ditempati dalam jangka waktu lama.
Pemkab Kediri, lanjut Mas Dhito, tengah mengejar penerapan manajemen talenta. Jika sistem tersebut telah berjalan, proses mutasi dapat dilakukan kembali berdasarkan kebutuhan dan pemetaan talenta pegawai.
“Saya lagi kejar manajemen talenta. Kalau sudah manajemen talenta tercapai, maka selama 6 bulan bisa dilakukan mutasi lagi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kabupaten Kediri R. Randy Agatha Sakaira menjelaskan, hingga 1 Agustus 2026 terdapat 141 jabatan kosong di lingkungan Pemkab Kediri.
Dari pelantikan kali ini, sebanyak 121 pejabat mengisi 78 jabatan. Dengan demikian, masih terdapat 63 jabatan yang belum terisi.
“Per 1 Agustus 2026 itu ada 141 jabatan kosong. Saat ini pelantikan 121 orang itu mengisi 78 jabatan, sehingga hari ini masih ada 63 jabatan yang kosong,” kata Randy.
Dalam pelantikan tersebut, tiga pejabat JPT Pratama mendapatkan amanah pada posisi baru.
Di antaranya, Joko Suwono yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri kini dipercaya sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri.
Selanjutnya, Eko Setiyono yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah kini menjadi Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kediri.
Sementara Dede Sujana yang sebelumnya menjabat Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Kediri kini dipercaya sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
Selain itu, Wildan Mahbubi Suryaharta yang sebelumnya menjabat Kasubag Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri kini menduduki posisi Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kediri.
Wildan menyatakan siap menjalankan amanah baru tersebut dengan penuh tanggung jawab.
“Ya, dengan setelah dilantiknya kita berusaha menjaga amanah, amanah yang disematkan kepada kami dari Mas Bup. Ya, kita berusaha menjalankan sebaik-baiknya lah apa yang menjadi amanahnya, yang menjadi tanggung jawab lebih besar lagi kepada saya khususnya,” tuturnya.
Mas Dhito meminta kepada seluruh pejabat yang agar segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan menjalankan tugas secara maksimal.
Ia mengingatkan, kenaikan jabatan maupun promosi bukanlah alasan untuk melakukan selebrasi berlebihan. Jabatan justru menjadi tantangan baru untuk membuktikan kemampuan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Maka saya titip satu pesan kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah disumpah dari awal masuk sini juga sudah disumpah. inagian yang disebut tanggung jawab yang harus diambil oleh seorang kepala daerah,” ucapnya.
Ia juga meminta seluruh pejabat menjaga kekompakan di lingkungan kerja. Menurutnya, pejabat pemerintahan harus menyadari bahwa jabatan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
“Bagi yang hari ini merasa mungkin mutasinya belum menyenangkan atau mungkin merasa belum, aduh kenapa kok saya di mutasi padahal saya sudah nyaman di tempat. Ya silakan evaluasi diri panjenengan. Bagi yang promosi, oh ini amanah, Ini saya dipercaya kembali. Ini saya harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan yang berikutnya lagi, saya minta untuk menjaga kekompakan. Jaga antar teman,” kelakarnya. [nik/ang]