Kediri (tahukediri.id) – Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman menyatakan telah melayangkan surat resmi kepada Kapolri guna menindaklanjuti dugaan peredaran ratusan merek beras oplosan di pasar. Ia menyebutkan bahwa pemilik usaha terkait kini telah diperiksa aparat kepolisian.
“Kami sudah menyurati bapak Kapolri dan diskusi juga kepada bapak Jaksa Agung. Sekarang kami juga bersama Satgas Pangan Brigjen Joko, sudah diperiksa ada 26 merk secara khusus diperiksa secara marathon pada tanggal 10 lalu,” terangnya saat kunjungan kerja di Kediri, dalam agenda Sarasehan Nasional Petani Tebu, pada Selasa 15 Juli 2025.
Amran mengungkapkan bahwa jumlah merek beras oplosan yang berhasil diidentifikasi mencapai 212 merek. Ia menilai praktik tersebut sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen. “Kenapa? Karena mereka sudah merugikan konsumen kita Rp99 triliun hampir Rp100 triliun setiap tahun,” ungkapnya.
Kementerian Pertanian telah menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Satgas Pangan untuk mengusut kasus ini hingga tuntas. Menteri Amran menyampaikan keyakinannya bahwa para pelaku akan diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku.
Sebelumnya, Mentan RI Andi Amran melakukan kunjungan kerja ke Jawa Timur, tepatnya di Kebun Tebu Jengkol C5 Plosoklaten Kabupaten Kediri. Pada kesempatan tersebut, Amran bukan hanya memberi motivasi dan mengajak para petani untuk mewujudkan kejayaan Indonesia sebagai produsen terbesar nomor dua di dunia.
Momentum itu, kata Amran pada saat sebelum kemerdekaan. Amran juga berdiskusi dan memecahkan masalah seperti tidak terdaftar pupuk subsidi, ada yang terdaftar tapi bukan lahannya, ada yang mendaftar tapi pupuknya dijual dengan membentuk regulasi baru secara langsung di tempat.
“Di saat zaman penjejahan produksi kita terbesar nomor 2 dunia. Produktivitasnya 14 ton per hektar. Masa sudah merdeka turun menjadi 4 ton,” katanya.
Hasil diskusi tersebut menghasilkan beberapa regulasi, di antaranya bunga KUR hanya 6%, akan ada subsisi bibit dari pemerintah, untuk masalah pupuk pihaknya menargetkan direktur pupuk untuk menyelesaikan paling lambat dua minggu dan satu bulan harus sudah rampung, hingga menindak oknum yang menaikkan harga pupuk subsidi dengan langsung mencabut izinnya.
“Hal ini juga terjadi di petani padi seluruh Indonesia. Petani padi saja kita selesaikan,” katanya.
Pihaknya juga telah menyiapkan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk membeli gula agar HPP di tingkat petani terjamin ke depan.
“Ini kita akan perbaiki secara bertahap, moga-moga 3 tahun ke depan, paling lambat 4 tahun, kita swasembada untuk white sugar, gula putih,” ujarnya.
Pihaknya juga menegaskan untuk menindak tegas oknum-oknum mafia, koruptor atau semacamnya sesuai dengan ketentuan presiden.
“Kalau saya, ditindak tegas. Tidak boleh ini dilakukan. Ini adalah ekonomi rakyat. Ini adalah kepentingan rakyat Indonesia. Ini vital. Pangan bermasalah, negara bermasalah. Kesempatan stok kita banyak, kita harus benahi, Kita harus berani benahi, tdak boleh setengah-setengah, kita harus berani benahi dan kami selalu laporkan ke Bapak Presiden masalah-masalah, beliau katakan, lanjutkan demi Rakyat Indonesia,” tegasnya. ***
Reporter : Abdur Rosyid