Kediri (tahukediri.id) – Kebijakan rotasi jabatan di tubuh Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Kediri mendapat keberatan dari sejumlah relawan dan pendukung Drs. M. Yasin, M.Si. Mereka mempersoalkan perubahan posisi M. Yasin yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Kediri menjadi Ketua Fraksi Partai NasDem.
Keberatan tersebut disampaikan secara resmi melalui tim kuasa hukum relawan dengan melayangkan surat keberatan dan protes kepada Ketua DPD Partai NasDem Kota Kediri pada kesempatan Pelantikan dan Pengukuhan serta Orientasi Pengurus DPRt Partai NasDem Kota Kediri, Kamis (20/11/2026) malam.
Kuasa Hukum M. Rofian menyampaikan, bahwa para relawan menyayangkan keputusan rotasi tersebut. Mereka menilai M. Yasin selama ini telah menunjukkan dedikasi dan kontribusi terhadap partai.
“Menurut pandangan para relawan, Pak Yasin ini beliaunya punya dedikasi yang sangat tinggi terhadap partai politik. Punya kemauan yang besar untuk memajukan partai. Tidak ada skandal, tidak ada upaya yang buruk terhadap partai politik. Tetapi dengan adanya tindakan tersebut, itu merasa dizalimi oleh kebijakan tersebut,” katanya.
Rofian mengungkapkan, dukungan terhadap M. Yasin datang dari para relawan secara personal. Mereka tidak mengatasnamakan organisasi tertentu, tetapi memiliki kesamaan sikap dalam menyampaikan keberatan atas kebijakan tersebut.
Menurutnya, perubahan jabatan tersebut bukan sekadar persoalan pergantian posisi, tetapi juga menyangkut transparansi dan dasar pengambilan keputusan organisasi.
Dalam surat keberatan yang dilayangkan, pihak relawan meminta DPD Partai NasDem Kota Kediri memberikan klarifikasi resmi mengenai alasan dan pertimbangan organisasi yang mendasari perubahan kedudukan M. Yasin.
Mereka juga meminta penjelasan apakah proses rotasi tersebut telah dilaksanakan sesuai AD/ART, peraturan internal partai, serta mekanisme pengambilan keputusan yang berlaku.
Rofian menilai jabatan Wakil Ketua DPRD merupakan posisi strategis dalam struktur kelembagaan legislatif. Karena itu, perubahan menjadi Ketua Fraksi dinilai perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka.
“Apabila perubahan kedudukan tersebut dilakukan tanpa penjelasan yang jelas mengenai alasan dan mekanisme yang ditempuh, hal tersebut berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Kondisi demikian dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kepastian keputusan organisasi, kredibilitas kepemimpinan partai, serta penghargaan terhadap kader yang sebelumnya telah diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan pimpinan DPRD,” jelasnya sesuai isi surat keberatan yang dilayangkan.
Selain meminta klarifikasi, para relawan juga berharap DPD Partai NasDem mempertimbangkan kembali kebijakan rotasi tersebut. Mereka menginginkan adanya komunikasi dan dialog agar aspirasi yang disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan partai.
“Kami berharap kebijakan itu dianulir. Sehingga apa yang kita sampaikan aspirasinya, yang dulu kita memberikan dukungan penuh kepada Pak Yasin ini direspon positif oleh partai,” ungkapnya.
Rofian menambahkan, apabila keberatan tersebut tidak mendapatkan respons sesuai harapan, pihaknya akan menentukan langkah selanjutnya dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Kediri, Khusnul Arif, memberikan penjelasan terkait perubahan posisi di jajaran legislatif tersebut.
Khusnul membenarkan adanya rotasi dan pergantian alat kelengkapan dewan, termasuk perubahan posisi wakil pimpinan DPRD dan ketua fraksi. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kewenangan partai dan telah melalui mekanisme organisasi.
“Ini adalah hal yang biasa sekali terjadi di mana pun dan ini ada rumah tangga kami. Rumah tangga kami, alasan kami sangat jelas: diatur dalam AD/ART, diatur dalam tata tertib DPRD Kota Kediri, diatur dalam PP 12 Tahun 2018. Semua sudah kita lalui prosesnya,” ujar Khusnul.
Ia menjelaskan, perubahan komposisi tersebut juga dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kader-kader Partai NasDem lainnya. Menurutnya, terdapat empat kader yang dinilai memiliki kapasitas untuk menempati posisi di berbagai alat kelengkapan dewan.
Terkait penerimaan keputusan di internal partai, Khusnul menyatakan bahwa seluruh proses telah diselesaikan dan tidak menyisakan persoalan.
“Di internal kami selesai. Bahwa proses ini kita mulai sudah lama. Proses komitmen mulai dari asesmen, proses komitmen mulai dari beberapa bulan yang lalu sudah kami lalui dengan baik tahapannya dan clear, tidak ada persoalan di internal kami,” tegasnya.
Menanggapi adanya surat keberatan dari sejumlah advokat yang mewakili relawan M. Yasin, Khusnul mengaku belum membaca isi surat tersebut secara utuh.
Meski demikian, ia menyatakan akan mempelajarinya. Namun, Khusnul kembali menegaskan bahwa keputusan rotasi merupakan bagian dari kewenangan internal partai yang telah mengacu pada AD/ART dan peraturan organisasi.
“Saya coba akan pelajari tapi saya tekankan di sini bahwa ini adalah rumah tangga partai kami. Tahapan dan semua proses sudah kami lalui, kita terikat dengan yang namanya AD/ART dan peraturan partai. Sekali lagi ini adalah rumah tangga kami, AD/ART kami sudah menata, peraturan partai juga sudah kami lalui,” pungkasnya. [nik/ang]

