Kediri (tahukediri.id) – Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, memaparkan delapan strategi utama percepatan penurunan stunting di hadapan panelis penilai kinerja stunting Provinsi Jawa Timur dan sejumlah mitra strategis. Presentasi berlangsung di Ruang Joyoboyo, Balaikota Kediri, sebagai bagian dari evaluasi integrasi penanganan stunting tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur.
Dalam pemaparannya, Wali Kota yang akrab disapa Mbak Wali itu menyampaikan bahwa dari hasil analisis Aksi Konvergensi #1, telah ditetapkan 10 kelurahan sebagai fokus utama penanggulangan stunting tahun 2025. Lokasi tersebut antara lain Kelurahan Betet, Banaran, Pesantren, Gayam, Blabak, Banjarmlati, Ngletih, Rejomulyo, Manisrenggo, dan Mrican. Penentuan wilayah prioritas didasarkan pada prevalensi kasus stunting, jumlah keluarga berisiko tinggi, serta rendahnya capaian layanan dasar.
Ia juga memaparkan bahwa Aksi Konvergensi #2 dirancang dengan kerangka kerja sistematis dan telah melahirkan time line kegiatan tahunan TPPS yang tertuang dalam dokumen rencana kerja 2025. Sementara itu, Aksi #3 diwujudkan melalui Rembuk Stunting dari tingkat kelurahan hingga kota, guna menyepakati program prioritas bersama.
“Pada aksi Konvergensi #4 diwujudkan melalui dukungan regulasi sebagai landasan pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Hingga saat ini, telah diterbitkan 6 Peraturan Daerah, 7 Peraturan Walikota, dan 13 Keputusan Wali Kota yang mendukung pelaksanaan program. Regulasi ini menjadi payung hukum dalam menjalankan program. Lalu, pada Aksi Konvergensi #5 dalam pemberdayaan masyarakat, kontribusi dan dukungan Tim Penggerak PKK utamanya sebagai agen perubahan perilaku di masyarakat dalam pola pengasuhan dan pendidikan keluarga serta mendukung layanan posyandu, berkolaborasi dengan Kader Kesehatan, IBI, IDI, IDAI, Perguruan Tinggi, Komunitas Peduli ASI, Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, Forum Anak, dan Tim Pendamping Keluarga,” imbuhnya.
Untuk Aksi Konvergensi #6, Kota Kediri mengembangkan Aplikasi PAPI ASIK (Pemantauan Ibu, Anak dan Siklus Kehidupan) guna memantau layanan kesehatan ibu dan balita secara digital. Data dari posyandu diinput setiap bulan dan diintegrasikan dalam sistem informasi kota. Selain itu, survei tahunan balita stunting menggunakan ArcGIS menyajikan peta sebaran spasial, dan aplikasi Elsimil digunakan dalam pengelolaan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Pada Aksi ke-7, Pemkot Kediri mengintensifkan publikasi melalui berbagai kanal media untuk menyampaikan perkembangan program sekaligus mengajak masyarakat terlibat aktif. Sedangkan Aksi #8 menjadi tolok ukur capaian terhadap target nasional dalam RAN PASTI. Secara umum, Kota Kediri telah melampaui sejumlah target, meskipun masih ada indikator yang belum terpenuhi, seperti cakupan ASI eksklusif dan imunisasi dasar lengkap.
Beberapa aspek lain yang masih menjadi perhatian adalah layanan KB pasca persalinan, jumlah pasangan usia subur yang menjalani pemeriksaan kesehatan, serta akses keluarga terhadap sanitasi layak dan sistem pengolahan limbah rumah tangga.
Sebagai inovasi berbasis potensi lokal, Vinanda menyoroti program GEMARIKAN (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) sebagai upaya pemenuhan gizi balita. Selain itu, Kota Kediri juga menerapkan kebijakan penempatan dokter spesialis anak di puskesmas. Praktik ini dilakukan seminggu sekali untuk menangani balita yang menunjukkan gangguan tumbuh kembang meskipun telah menerima intervensi gizi.
Balita yang terdeteksi tidak mengalami peningkatan akan diadvokasi oleh TP PKK dan kelurahan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut di puskesmas, dan bila diperlukan, dirujuk ke RSUD untuk penanganan lanjutan.
Dalam penutup presentasinya, Vinanda menegaskan bahwa penanggulangan stunting adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya sektor kesehatan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam kerangka pentahelix guna membangun generasi unggul menuju visi Indonesia Emas 2045.
Hadir dalam kesempatan itu Ketua TP PKK Kota Kediri Faiqoh Azizah Muhammad, Sekda Bagus Alit, Kepala Bappeda Chevy Ning Suyudi, Kepala DP3AP2KB Arief Cholisudin Yuswanto, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Fajri, serta unsur Forkopimda, organisasi profesi, akademisi, pelaku usaha, media, dan perwakilan TPPS di berbagai tingkatan. ***