Kediri (tahukediri.id) – Kabar baik bagi calon jemaah haji di wilayah Mataraman. Pemerintah merencanakan Bandara Dhoho Kediri menjadi embarkasi baru untuk penyelenggaraan ibadah haji mulai musim haji 2027. Jika terealisasi, jemaah dari Kediri dan sekitarnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh menuju Embarkasi Surabaya sebelum berangkat ke Tanah Suci.
Rencana tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, KH. An’im Falachuddin Mahrus atau Gus An’im, saat Sosialisasi Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2027 melalui kemitraan Kementerian Haji dan Umrah RI bersama Komisi VIII DPR RI di Pondok Pesantren Sumbersari, Kecamatan Kencong, Kabupaten Kediri, pada Kamis (30/7/2026).
“Yang jelas yang mendapat kabar gembira untuk 2027 direncanakan daerah Mataraman atau daerah sekitar Kabupaten Kediri akan diberangkatkan dengan embarkasi dari Dhoho Kediri. Itu suatu kabar gembira bagi kita khususnya untuk jamaah haji yang lebih dekat ke Dhoho,” kata Gus An’im.
Menurutnya, selain kesiapan Bandara Dhoho, pemerintah juga tengah mengkaji fasilitas penunjang bagi calon jemaah. Saat ini terdapat dua opsi yang sedang dibahas, yakni tetap menggunakan Asrama Haji Surabaya atau memanfaatkan hotel-hotel di Kota dan Kabupaten Kediri seperti konsep pelayanan embarkasi di Yogyakarta.
Gus An’im berharap skema kedua dapat diterapkan karena dinilai lebih efektif sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Di Yogyakarta memanfaatkan hotel-hotel yang ada di sekitar. Itu juga bisa. Nah, harapan kami opsi yang kedua, jemaah haji ditampung di hotel-hotel Kediri. Ini juga bisa meramaikan okupansi hotel-hotel di Kediri, itu yang kita harapkan,” ujarnya.
Selain membahas embarkasi baru, Komisi VIII DPR RI juga menyoroti penyelenggaraan ibadah haji 2027 agar biaya yang dibebankan kepada jemaah tidak mengalami kenaikan.
Menurut Gus An’im, apabila terdapat penyesuaian biaya, pihaknya akan mendorong agar komposisi pembiayaan lebih banyak ditopang nilai manfaat dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sehingga biaya yang ditanggung jemaah tetap terjangkau.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak jemaah, khususnya saat pelaksanaan wukuf di Arafah. Pemerintah diminta memastikan jemaah yang sakit maupun lanjut usia tetap memperoleh fasilitas safari wukuf sehingga dapat menjalankan rukun haji secara sempurna.
Selain itu, ia mengingatkan agar kebijakan badal haji bagi jemaah uzur diterapkan secara selektif dan hanya pada kondisi yang benar-benar darurat.
“Kalau memang betul-betul darurat orangnya tidak memungkinkan untuk melakukan wukuf di Arafah dan rukun-rukun setelahnya itu mungkin baru dipusatkan. Tapi jangan terlalu mudah memvonis orang tidak bisa wukuf di Arafah kemudian dibatalkan. Itu yang kami harapkan untuk Kemenhaj hati-hati di dalam membadalkan haji,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri, Abdul Kholiq Nawawi, mengatakan pihaknya bersama Pemerintah Kabupaten Kediri, pengelola Bandara Dhoho, dan Dhoho Investama telah melakukan studi tiru ke Embarkasi Yogyakarta.
Hasil studi tersebut nantinya akan disinergikan dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya sebagai acuan penyusunan sistem operasional embarkasi di Kediri.
“Kita masih menunggu regulasi dari Jakarta terkait ini dan nanti petunjuk dari Jawa Timur terkait masalah pelaksanaan teknis operasional pelaksanaan dari PPIH Embarkasi Dhoho. Karena itu semuanya masih merupakan rencana yang barangkali bisa kita terus kawal sehingga nanti bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada jemaah haji khususnya dari wilayah Mataraman,” jelas Abdul Kholiq.
Dalam kesempatan yang sama, Staf Direktorat Bina Haji Jemaah Reguler Kementerian Haji dan Umrah RI, Ikhsan Kamaruzzaman, menyampaikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji ke depan akan semakin ramah terhadap perempuan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas.
Ia mengungkapkan bahwa pada penyelenggaraan haji 2026 sebanyak 33 persen petugas haji merupakan perempuan. Persentase tersebut diharapkan terus meningkat mengingat sekitar 55 persen jemaah haji Indonesia adalah perempuan.
“Ini merupakan bentuk daripada implementasi haji ramah perempuan, lansia, dan disabilitas. Harapannya semoga tahun ini angka tersebut bisa lebih banyak,” ujarnya.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah RI juga mendorong agar materi fikih perempuan atau fikih nisa dimasukkan dalam standar bimbingan manasik haji dengan melibatkan Bu Nyai yang memiliki kompetensi di bidang tersebut.
Apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana dan regulasi telah diterbitkan pemerintah pusat, Embarkasi Dhoho Kediri diproyeksikan menjadi pintu keberangkatan jemaah haji wilayah Mataraman mulai musim haji 2027. [nik/ang]