Kediri (tahukediri.id) – Warga Dusun Gunukwatu, Desa Sekoto Kecamatan Badas memasang sejumlah benner berisi tuntutan dan aspirasi masyarakat terkait dampak keberadaan Tempat Pembuangan Akhir.
Berdasarkan pantauan reporter tahukediri.id, ada sekitar tujuh banner dengan tulisan aspirasi beragam, di antaranya, Dipaksa Sehat di Lingkungan yang Sakit”, “Dimana Nuranimu Karyawan Rakyat Wakil Rakyat”, “Nyawa dan Kesehatan Kami Hanya Dihargai Beras, apakah sepadan?” dan lainnya.
Salah satu warga, Sulton Wahidin (41), pemasangan banner tersebut menjadi bentuk kekecewaan warga yang merasa belum mendapatkan kepastian atas sejumlah tuntutan terkait dampak keberadaan TPA.
“Itu sebagian kecil protes kita. Karena kita orang kecil kan ya hanya bisa segitu,” katanya saat ditemui Sabtu (15/8/2026).
Lebih jauh Sulton menjelaskan, sedikitnya terdapat tiga tuntutan utama yang disampaikan masyarakat. Yakni pembenahan pengelolaan sampah, perbaikan jalan, serta pemberian kompensasi bagi warga terdampak.
“Kita sebagai dampak atau warga yang terdampak dari TPA, itu selama ini kan kompensasi hanya beras. Iya. Nah, beras itu pun jumlahnya sangat minim sekali yang beberapa tahun yang lalu cuma 5 kilo, 2 tahun ini 15 kilo per tahun,” ujarnya.
Menurutnya, warga yang berada di wilayah paling dekat dengan TPA meminta kompensasi sebesar Rp5 juta per KK. Jumlah KK di Dusun Gunukwatu sendiri saat ini sekitar 200 KK.
Sulton menyebut tuntutan tersebut sebelumnya telah disampaikan dalam audiensi bersama sejumlah pihak terkait. Namun, hingga kini warga mengaku belum memperoleh kepastian mengenai tuntutan kompensasi.
“Audiemsi terakhir yang menghadiri itu ada dari PUPR ada, di dinas terkait DLH juga ada, terus kemudian dari DPMPD juga datang. Nah hasilnya itu, jawabannya itu tidak puas bagi kami atau ambigu. Karena belum ada titik terang atau titik jawaban yang kita ajukan atau kita tuntutkan,” terangnya.
Sulton menyebut bau menjadi dampak yang paling dirasakan warga. Selain itu, warga juga mengeluhkan limbah cair yang disebut masuk ke saluran pengairan hingga berdampak pada wilayah sekitar.
“Jangka pendeknya yang langsung kita rasakan itu bau dan lindi yang sampai keluar ke pengairan, untuk dusun sebelah sana dampak airnya itu sudah bau atau tidak layak konsumsi begitu,” ungkapnya.
Sementara itu, Plt Sekertaris Desa Sekoto, Wahid Aminudin, mengatakan pada dasarnya tuntutan yang diajukan dalam audiensi sudah dipenuhi, hanya saja hasilnya dirasa belum maksimal oleh waega.
“Dari 3 tuntutan itu sudah mereka jawab semua, tapi alhamdulillah yang sudah dituruti atau dipenuhi itu yang perbaikan jalan. Kemudian untuk pengolahan sampah sudah dimulai tapi belum maksimal,” terangnya.
Wahid melanjutkan, perbaikan jalan dilakukan secara bertahap, dengan tahap awal berupa penambalan jalan di sejumlah titik.
“Jawabannya ditambal dulu. Entah nanti kapan baru di-hotmix secara keseluruhan,” ujarnya.
Untuk kompensasi, selain tuntutan uang, pemerintah desa menyebut telah ada respons mengenai penambahan kuota beras yang direncanakan akan terealisasi pada tahun 2027.
“Kalau yang untuk kompensasi sudah direspon untuk penambahan kuota berasnya. InsyaAllah tahun depan itu dua kali lipat dari yang sudah diberikan tahun ini,” terangnya.
Namun, tuntutan kompensasi dalam bentuk uang masih menjadi aspirasi warga hingga kini. Wahid menyebut, tuntutan jumlah kompensasi uang yang disampaikan dalam audiensi sebelumnya beragam, mulai dari Rp5 juta bagi warga yang paling dekat dengan TPA hingga terkecil Rp1 juta dengan jarak terjauh.
Menurut Wahid, dari enam Dusun di Desa Sekoto, tiga dusun yang paling terdampak dari TPA tersebut yakni Dusun Gunukwatu, Dusun Pohrejo, dan Dusun Sukosari.
Sulton menegaskan, pemasangan banner dilakukan warga sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus langkah awal sebelum kemungkinan dilakukan aksi lanjutan.
Jumlah banner tersebut pun kemungkinan masih akan bertambah di sejumlah titik di wilayah dusun mereka.
Jika tuntutan belum mendapatkan kepastian, aksi berupa orasi atau demonstrasi di depan TPA menjadi salah satu opsi yang akan ditempuh.
“Ya harapan kami sih yang pasti kompensasi yang jelas itu saja. Entah hasil ACC-nya kapan pun yang penting jelas. Masyarakat itu butuh hanya butuh kejelasan sebenarnya. Maksud kami tu gini, oke kompensasi di acc sekian dan akan dilaksanakan hari ini, tanggal ini, bulan ini, tahun ini yang jelas gitu disampaikan ke masyarakat gitu agar masyarakat tidak ambigu atau diombang-ambingkan keadaannya,” pungkasnya. [nik/ang]