Kediri (tahukediri.id) – Kota Kediri resmi dinilai sebagai daerah dengan kinerja terbaik kedua secara nasional dalam Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan Stunting (P3S) 2025, sebuah capaian yang mendorong Tim Sekretariat Wakil Presiden melakukan kunjungan advokasi dan pemantauan ke Balai Kota Kediri pada Kamis, 26 November 2025. Berdasarkan evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap 197 kabupaten/kota, kinerja Kota Kediri dinilai unggul sehingga menjadi rujukan nasional dalam penguatan program stunting.
Kunjungan yang berlangsung di Ruang Joyoboyo itu dihadiri Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus penandatanganan komitmen bersama antara Pemerintah Kota dan Setwapres untuk memperkuat pencegahan stunting.
Dalam pemaparannya, Wali Kota menjelaskan bahwa Kota Kediri menjadi lokus stunting sejak 2022 dengan tren prevalensi yang sempat turun, namun kembali meningkat pada Juli 2025. SKI 2023 mencatat angka 18,6% dan SSGI 2024 sebesar 17,6%, masih di atas target nasional, meski data PPGBM menunjukkan capaian jauh lebih baik yakni 4,9%.
Beragam intervensi lintas sektor telah dilakukan, mulai dari program Gemar Makan Ikan, perbaikan rumah tidak layak huni, hingga penguatan Pekarangan Pangan Lestari.
Vinanda menegaskan bahwa upaya tersebut terus menunjukkan progres positif dan penghargaan peringkat dua nasional membuktikan efektivitas kerja bersama pemerintah dan masyarakat. Ia berharap kunjungan tim Setwapres dapat memberikan rekomendasi teknis yang dapat segera diimplementasikan sebagai penguatan program P3S.
Plt. Asdep Kesehatan, Gizi, dan Pembangunan Keluarga Setwapres, Siti Alfiah, mengapresiasi capaian Kota Kediri yang dinilai sangat baik dan strategis untuk peningkatan kinerja nasional.
Ia menjelaskan bahwa kunjungan tim Setwapres bertujuan menggali data di lapangan, memastikan efektivitas pelaksanaan program, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk pimpinan nasional. Pada kesempatan itu, ia juga meminta penandatanganan komitmen bersama sebagai pengingat pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
Siti Alfiah menambahkan bahwa pemerintah pusat tengah memperbarui kebijakan nasional, termasuk revisi Perpres 72/2021 tentang percepatan penurunan stunting yang ditargetkan rampung pada 2025. Ia mengingatkan bahwa kenaikan stunting banyak terjadi pada usia 6, 12, dan 24 bulan sehingga intervensi harus fokus pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan, mulai dari kecukupan MPASI, imunisasi dasar, pola pengasuhan, hingga pencegahan stunting baru.
Dengan prevalensi Jawa Timur yang masih 14,7% pada 2024, ia menilai Kota Kediri memiliki peran penting dalam mengejar target nasional 5% tahun 2045 dan target menengah 14,2%.
Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas pengelola program, intervensi berbasis wilayah, serta penguatan kelembagaan baik di pusat maupun daerah. Menurutnya, kepemimpinan daerah menjadi faktor kunci keberhasilan percepatan penurunan stunting, dan Kota Kediri dinilai memiliki komitmen tersebut.
Penandatanganan komitmen bersama antara Setwapres dan Pemerintah Kota Kediri menjadi pijakan baru dalam memperkuat langkah-langkah pencegahan, terutama menghadapi tantangan akurasi data, perilaku pengasuhan, serta intervensi gizi yang harus semakin masif.
Dengan dukungan pemerintah pusat dan capaian prestasi nasional, Kota Kediri diharapkan dapat menjaga konsistensi dan akselerasi untuk mencapai target penurunan stunting secara berkelanjutan. ***
Reporter : Inggar Tania Laurina