Kediri (tahukediri.id) – Ratusan mahasiswa Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) Universitas Brawijaya (UB) Kediri menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri pada Rabu lalu 19 Februari 2025.
Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait instruksi presiden (inpres) tentang efisiensi perbelanjaan yang melibatkan pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Presiden Eksekutif Keluarga Mahasiswa (EKM) PSDKU UB Kediri, Ghiffari Ernan Ramadhan, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan untuk menuntut pembatalan inpres tersebut.
Menurutnya, pemotongan anggaran yang dilakukan selama ini dinilai tidak tepat sasaran karena banyak proyek besar yang dianggap tidak berguna.
“Seharusnya pendidikan dan kesehatan saat ini adalah prioritas utama, karena masyarakat Indonesia wajib mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya dan layanan kesehatan yang memadai,” tegas Ghiffari.
Ia menambahkan, pemotongan anggaran justru banyak terjadi di sektor pendidikan dan kesehatan, padahal kedua sektor tersebut seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.
Aksi Tiarap sebagai Simbol Ketidakpuasan
Dalam aksinya, ratusan mahasiswa juga melakukan demonstrasi dengan aksi tiarap. Aksi ini menjadi simbol ketidakpuasan mereka terhadap kepemimpinan kabinet merah putih yang dinilai belum membawa perubahan signifikan bagi masyarakat.
“Dimana rasa-rasanya jika memang tidak ada perubahan lagi, kita sudah benar-benar masuk di Indonesia gelap atau Indonesia terancam karena setelah dilantiknya Pak Prabowo belum ada kebijakan atau kepentingan yang memang menguntungkan masyarakat,” ungkap Ghiffari.
Ghiffari juga menyoroti ketidakjelasan kebijakan kabinet yang dianggap “gemuk” dengan susunan menteri yang tidak jelas. Ia mencontohkan kenaikan pajak dan kelangkaan elpiji yang sempat memicu keresahan di masyarakat.
“Mulai dari pajak naik, contoh kemarin dikasih elpiji kelangkaan bahkan sampai di berita ada dari masyarakat Indonesia yang meninggal dunia karena mengantri gas LPG,” imbuhnya.
Ancaman Aksi Lanjutan
Ghiffari mengancam akan kembali turun ke jalan dengan membawa lebih banyak massa jika tuntutan mereka tidak mendapat respons dalam waktu dekat. “Kalau besok atau sampai lusa belum ada konfirmasi dari tuntutan tersebut, kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tegasnya.
Respons DPRD Kota Kediri
Sementara itu, Sudjono Teguh Widjaja, perwakilan dari DPRD Kota Kediri, menyatakan bahwa pihaknya akan meneruskan tuntutan para mahasiswa kepada pimpinan DPRD.
“Intinya akan diteruskan ke DPR RI, jadi hari ini atau besok biar mahasiswanya ada surat terima tuntutan itu,” pungkas Sudjono.
Aksi ini menjadi sorotan publik, terutama terkait dampak kebijakan pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan yang dianggap vital bagi masyarakat. ***