Kediri (tahukediri.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski tengah melakukan pembagian ruang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca kerusuhan 30 Agustus 2025.
Plt Kepala BKAD Kabupaten Kediri, M. Erfin Fatoni menyampaikan, pembagian ruang OPD sudah mulai dilaksanakan sejak Senin (8/9/2025) sesuai dengan arahan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana dan Sekertaris Daerah Mohamad Solikin.
“Jadi, untuk pembagian ruang bagi dinas, badan, dan bagian yang terdampak oleh aksi tanggal 30-31 Agustus sudah kami laksanakan atas perintah Mas bupati dan Pak Sekda,” katanya, Senin (9/9/2025).
Disebutkan yang ada di kompleks BKAD meliputi bagian organisasi, bagian hukum, Renkeu (Perencanaan dan Keuanganan), dan juga Prokopim.
Sedangkan, untuk yang kami tempatkan di kompleks Bapenda, itu adalah UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa), layanan pengadaan, dan bagian tata pemerintahan.
Sementara, untuk bagian perekonomian menjadi satu di Kopusmik, serta bagian Kesra menempati lantai tiga Dinas Pertanian.
Kemudian untuk Inspektorat dijadikan satu di Dinas Capil, serta Bakesbangpol dan arsip menjadi satu di DLH, yakni do Convention Hall SLG lantai dua secara bersama-sama. Dan Sekda, Asisten, dan staff alih Bupati, ditempatkan di kompleks BKAD ini juga menempati ruang yang digunakan Bapeda.
“Alhamdulillah, masih bisa kita laksanakan, meskipun memang berkaitan dengan server yang ada di tempat kami masih dalam proses perbaikan, tapi tetap kami usahakan, kami usahakan sebisa mungkin. Minggu ini semuanya bisa kami selesaikan, sehingga tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Pihaknya berharap meski dengan keterbatasan yang ada tapi tidak akan mengganggu pelayanan terhadap masyarakat.
“Harapan kami, dengan keterbatasan ini, pelayanan kepada masyarakat masih tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutupnya. ***
Reporter : Nanik Dwi Jayanti