Kediri (tahukediri.id) – Pelaksanaan Sensus Ekonomi di Kabupaten Kediri terus dikebut Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga saat ini, proses pendataan di lapangan secara keseluruhan disebut tinggal menyisakan sekitar 2 persen lagi.
Kepala BPS Kabupaten Kediri, Bambang Indarto, mengatakan pihaknya terus mendorong petugas untuk menyelesaikan pendataan sesuai target pada 31 Agustus 2026.
“Mudah-mudahanlah kita masih berupaya terus di 31 Agustus ini bisa selesai. Mohon doanya,” katanya, pada Sabtu (29/8/2026).
Menurut Bambang, salah satu tantangan dalam pelaksanaan sensus kali ini adalah menemukan dan mendata usaha yang tidak terlihat secara langsung. Kondisi tersebut termasuk usaha yang dijalankan secara online.
Ia memastikan usaha online tetap menjadi bagian dari pendataan Sensus Ekonomi. Tidak ada pembedaan berdasarkan besar maupun kecilnya skala usaha.
“Prinsipnya semua usaha tidak melihat besar kecilnya, semuanya didata. Usaha online sepanjang dia memang sebagai pengusahanya, gitu ya. Artinya dia menanggung risiko, ya. Aartinya risiko itu risiko untung dan dia rugi juga. Kan gitu. Itu didata,” jelasnya.
Meski begitu, BPS Kabupaten Kediri saat ini belum dapat menyampaikan berapa jumlah usaha online yang telah terdata. Pasalnya, proses pendataan di lapangan masih berlangsung dan data yang terkumpul masih harus melalui tahapan pengecekan.
Bambang menjelaskan, pendataan Sensus Ekonomi dilakukan menggunakan sistem digital. Petugas di lapangan tidak lagi membawa formulir kertas, melainkan menggunakan telepon seluler yang telah dilengkapi aplikasi khusus.
Data yang diperoleh petugas kemudian dikirimkan ke server untuk diproses dan dilakukan pengecekan.
Bambang menambahkan, secara umum kegiatan usaha dalam pendataan dikelompokkan ke dalam sektor pertanian dan nonpertanian dengan berbagai karakteristik usaha di dalamnya.
Pihaknya berharap setelah seluruh proses selesai, data Sensus Ekonomi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi usaha di Kabupaten Kediri, termasuk perkembangan usaha yang memanfaatkan platform digital.
Menurut Bambang, penggunaan internet dan sistem digital juga menjadi bagian dari pertanyaan yang diajukan petugas kepada setiap pelaku usaha.
“Tapi kalau prinsip sistem menggunakan HP, menggunakan internet itu bagian dari pertanyaan di setiap usaha yang kami datang, Mbak dan spesifik usaha yang memang dia online itu ya memang ya kan dia ada KBLI ya kalau sudah sempat tahu ya KBLI 2025, itu kan ada kode sendiri,” tuturnya.
Menariknya, BPS menemukan tantangan tersendiri saat mendata usaha berbasis online. Tidak semua usaha tersebut mudah diketahui keberadaannya.
Bambang menyebut, dalam beberapa kasus bahkan orang tua tidak mengetahui jika anak mereka memiliki usaha yang dijalankan secara online.
“Ada beberapa usaha orang yang enggak kelihatan. Ditanya keluarganya. Bahkan ada juga kondisi yang bapak ibunya nggak tahu kalau anaknya punya usaha online dan tempat-tempat yang kami kunjungi itu kan ya memang berupaya ya melakukan probing atau bertanya lebih detail untuk memastikan usaha yang ada di keluarga itu pada akhirnya terdata,” jelasnya.
Namun, lanjutnya, tantangan tersebut memang sudah menjadi perhatian sejak awal pelaksanaan Sensus Ekonomi, terutama untuk mengidentifikasi usaha yang secara fisik tidak tampak.
Selain itu, petugas juga menemukan adanya usaha baru maupun keluarga baru di wilayah RT yang belum tercantum dalam data awal. Data tersebut kemudian ditambahkan dalam sistem.
“Dalam konteks untuk menggali usaha keluarga itu juga, ketika ada keluarga baru di wilayah RT itu juga ditambahkan gitu ya. Sehingga otomatis kami berhitung kan tambahannya berapa gitu ya,” ujarnya.
Dengan sisa waktu beberapa hari menuju batas akhir pendataan, BPS Kabupaten Kediri terus mendorong seluruh petugas untuk menyelesaikan tugasnya.
“Jadi hitungan kasar kami itu masih butuh 2% lagi untuk selesai. Memang berapa yang mengelompok di petugas-petugas tertentu karena memang ini kegiatan terpusat, sehingga memang 2% itu, 2% kabupaten,” tandasnya. [nik/ang]