Kediri (tahukediri.id) – Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya untuk memperkuat pelayanan dasar kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Kediri, Rabu (11/3/2026).
Mas Dhito, sapaan akrab Bupati Kediri dalam arahannya, menyampaikan catatan penting untuk langkah perencanaan pembangunan tahun ini. Di antaranya yang tetap menjadi prioritas utama adalah sektor pendidikan dan kesehatan, meskipun tema pembangunan juga mencakup penguatan ekonomi serta transformasi digital.
“Yang pertama kan temanya tentang ekonomi dan transformasi digital. Tapi sebelumnya, dalam kerangka itu semua karena pendidikan dan kesehatan ini masih menjadi fokus kita, tetap Pendidikan dan Kesehatan,” katanya.
Di sektor kesehatan, Pemkab Kediri terus mendorong peningkatan layanan di dua rumah sakit daerah, yakni Rumah Sakit Kabupaten Kediri (RSKK) dan RSUD Simpang Lima Gumul. Menurutnya, kelengkapan alat kesehatan di RSKK harus setara dengan rumah sakit berakreditasi tinggi agar masyarakat mendapatkan pelayanan optimal.
“Yang RSUD Pare (RSKK) ini, saya minta alatnya lengkap. Sama kayak rumah sakit akreditasi
A, tapi akreditasinya sebenarnya nggak perlu A. Kenapa kok gitu? Saya rasa akreditasinya B aja cukup. Biar apa? Biar untuk warga yang mau masuk ke RSKK itu enggak harus dari rujukan akreditasi,” ujarnya.
Selain kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun sejumlah catatan terkait pendidikan akan dibahas lebih lanjut dalam forum tertutup bersama pihak terkait.
Di bidang infrastruktur, Mas Dhito mengakui saat ini banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan, terutama akibat tingginya curah hujan dan kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension overload (ODOL). Pemerintah daerah menargetkan sejumlah titik kerusakan jalan menjadi prioritas perbaikan pada tahun 2027.
“Kadang kan masyarakat ini penginnya rusaknya hari ini, diperbaikinya. 1, 2, 3 minggu ke depan. Nah, ini yang menjadi konsentrasi kita. Memang fiskal kita terbatas sekali. Kita kena pemotongan anggaran tahun 2026 ini 265 miliar, tapi itu tidak jadikan alasan karena ini soal prioritas,” jelasnya.
Tak luput, pemerintah daerah juga terus memperkuat ketahanan pangan. Produksi padi dan jagung dinilai cukup baik, termasuk melalui program peningkatan produksi seperti bongkar ratun.
Menjelang bulan Ramadan, pemerintah daerah juga memantau perkembangan harga bahan pokok, khususnya komoditas cabai yang sering menjadi pemicu inflasi.
“Sekarang tanggal 11, kalau Hari Raya tanggal 20 ya, berarti H-9, kalau 21 H-10. Rasa-rasanya akan ada kenaikan. Di harga cabe, komoditas cabe terutama ya, karena itu inflasinya paling tidak menentu, apalagi kondisi global lagi seperti ini. Maka saya akan pantau terus, terutama harga cabai lah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Mas Dhito juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi bencana meski BMKG menyatakan siklon tropis sudah berakhir.
“Semoga betul apa yang disampaikan oleh BMKG kemarin tanggal 7, 8 harusnya terakhir siklon tropis, tapi saya belum mau katakan itu terakhir. Jadi, masih ada kewaspadaan untuk teman-teman Kalaksa BPBD dan seluruh tim di.
Pemerintah Kabupaten ya,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Sigit Sosiawan, dalam kesempatan yang sama menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2027.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan aspirasi masyarakat dapat diakomodasi dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.
Beberapa prioritas yang diusulkan DPRD antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sektor pertanian dan ketahanan pangan.
Namun, dengan kondisi anggaran yang terbatas, usulan DPRD pada tahun ini lebih banyak difokuskan pada kegiatan nonfisik dan program sosial.
“Karena mulai apa ya, 2026 ini kita tidak boleh mengusulkan poker yang berupa fisik atau infrastruktur. Jadi lebih banyak kegiatan sosial, lebih banyak itu saja,” katanya.
Melalui forum tersebut diharapkan tercapai kesepakatan terkait prioritas pembangunan, sekaligus menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang didanai melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi, maupun APBN. [nik/ang]