Kediri (tahukediri.id) – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) I Kabupaten Kediri resmi dimulai hari ini, pada Selasa (14/7/2026).
Open House dan Pembukaan MPLS Kabupaten Kediri tersebut menjadi langkah awal penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang diinisiasi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Bupati Kediri Hanidhito Himawan Pramana, menegaskan bahwa kesiapan Sekolah Rakyat tidak hanya diukur dari fasilitas utama, tetapi juga aspek-aspek pendukung yang menentukan kenyamanan peserta didik selama tinggal di asrama.
“Tadi ada beberapa hal yang kita lihat bersama Pak Kapolres, Pak Dandim, Mbak Wabup, Bu Kajari, Ketua PKK, baik dari asrama, kamar mandi, tadi ditanya catering-nya dari mana, karena sekolah boarding school problem-nya
biasanya di hal-hal yang sifatnya minor, makanan, lalu nanti sampahnya, nanti bisa listriknya kalau mati gimana, hal-hal yang sifatnya minor-minor itulah yang nanti harus diperhatikan ya,” jelasnya.
Terkait jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang masih belum memenuhi kuota, Mas Dhito memastikan Pemerintah Kabupaten Kediri akan melakukan pendekatan jemput bola kepada calon siswa yang menjadi sasaran program.
Kuota siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Kediri sendiri berjumlah 270 siswa, sementata total siswa yang tergabung saat ini berjumlah 248 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 23 siswa SD, 107 siswa SMP, dan 188 siswa SMA.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak menerapkan sistem pendaftaran, melainkan sistem penjangkauan terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga desil 1 hingga 4, termasuk anak putus sekolah maupun mereka yang belum melanjutkan pendidikan.
“Sebenarnya bukan persoalan kuotanya saja, tapi persoalan utamanya atau tantangan utamanya adalah sekolah bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Percuma siswa SD-nya ada 2.000 tapi kalau tidak bisa diaplikasikan, diimplementasikan dengan baik,” jelasnya.
Mas Dhito, sapaan akrabnya mengingatkan bahwa pengelolaan sekolah berasrama memiliki tantangan yang cukup kompleks, mulai dari pemenuhan kebutuhan makan, kebersihan lingkungan, hingga pembinaan karakter dan hubungan antarsiswa dari berbagai jenjang pendidikan.
Meski begitu, Mas Dhito menegaskan keyakinannya bahwa setiap anak memiliki potensi untuk berkembang apabila mendapatkan metode pembelajaran yang tepat.
“Saya selalu percaya enggak ada yang namanya anak yang bodoh. Enggak ada. Yang ada hanyalah guru yang belum menemukan metode untuk mengajarkan anak tersebut,” ujarnya.
Ia juga mengajak para orang tua untuk memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mendampingi pendidikan putra-putri mereka melalui sistem sekolah berasrama.
“Percayakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami, mempercayakan anaknya kepada pemerintah, insyaallah pemerintah Kabupaten Kediri dan pemerintah pusat akan berkolaborasi untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, PIC Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial RI, Sumarno Sri Wibowo, menyampaikan, bahwa pelaksanaan MPLS menjadi momentum penting dalam membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik.
Kementerian Sosial juga menekankan bahwa seluruh Sekolah Rakyat harus menjadi lingkungan pendidikan yang bebas dari segala bentuk perundungan.
“MPLS harus menjunjung tinggi prinsip sekolah yang bebas dari perundungan. Ini pesan yang sangat nyata dari Bapak eh Menteri Sosial dari Kemenkes. Tidak ada perundungan terhadap anak-anak baru. Itu yang selalu ditekankan oleh beliau. Setiap anak harus merasa nyaman, merasa aman baik pada saat pembelajaran maupun berada di kehidupan sehari-hari,” tegasnya.
Sumarno juga memastikan para orang tua tetap diberikan ruang untuk menjalin komunikasi dengan anak-anak mereka selama mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
MPLS MPLS SRT I Kabupaten Kediri akan berlangsung sampai 31 Juli. Kemudian 1 Agustus akan dilanjutkan dengan Martikulasi. [nik/ang]