Kediri (tahukediri.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri melakukan investigasi padaSatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kaliombo yang menjadi penyuplai makanan ke sekolah SD Kampung Dalam dan SD Kaliombo usai sejumlah siswa mengalami keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG), pada Kamis (18/9/2026) malam. Pemkot menemukan sejumlah catatan yang perlu diketahui masyarakat.
Sebelumnya sebanyak 37 siswa yang berasal dari SD Kampung Dalam 3 dan 4 serta SD Kaliombo diduga memgalami keracunan makanan setelah menyantap makanan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pagi hari. Dari jumlah tersebut sebanyak 10 siswa masih dirawat di Rumah Sakit Gambiran, sedangkan sisanya rawat jalan setelah mendapatkan penanganan dsri Puskesmas Kota Utara.
Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati mengatakan, investigasi dilakukan untuk mencari tahu berbagai hal yang berkaitan dengan proses pengolahan makanan sekaligus menjadi bahan evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
“Tadi kami melakukan investigasi mencari penyebab terjadinya keracunan yang terjadi hari ini,” katanya.
Dalam investigasi awal tersebut, ditemukan sejumlah catatan dalam proses pengolahan makanan di salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Mbak Wali sapaan akrab Wali Kota Kediri, mengungkap salah satu catatan yang ditemukan berkaitan dengan aspek kebersihan atau higienitas. Bahkan, tim mendapati adanya kucing yang masuk ke area pengolahan ketika ayam diletakkan di bawah.
“Tadi kami melakukan investigasi mencari penyebab terjadinya keracunan yang terjadi hari ini. Kita bisa lihat bersama tadi ada beberapa catatan terkait kehigienisan. Tadi sampai ada kucing masuk tadi. Ketika ayamnya ditaruh di bawah, kucingnya masuk,” kata Vinanda.
“Kita bisa lihat bersama tadi ada beberapa catatan terkait kehigienisan. Tadi sampai ada kucing masuk tadi. Ketika ayamnya ditaruh di bawah, kucingnya masuk,” ujarnya.
Selain persoalan kebersihan, penggunaan alat pelindung diri (APD) oleh petugas juga menjadi perhatian. Vinanda menyebut masih ada sejumlah orang yang tidak menggunakan APD dalam proses pengolahan makanan.
“Termasuk ini tadi kita lihat untuk ompreng juga ada yang masih tidak menggunakan APD. Ini menjadi catatan bagi kita semua,” ujarnya.
Pemkot Kediri juga menemukan catatan terkait waktu pengolahan makanan. Berdasarkan informasi yang diterima, proses pengolahan disebut berlangsung sekitar pukul 02.00 WIB.
Namun, dari rekaman CCTV yang diperiksa, tim menemukan bahwa proses tersebut telah dilakukan lebih awal dan berlangsung lebih dari empat jam.
“Karena yang dilaporkan jam 02.00 tapi ternyata di CCTV bisa kita lihat bersama tadi lebih dari 4 jam. jam. Nah, ini menjadi catatan kita yang bisa kita laporkan juga dan tentunya ini menjadi bahan evaluasi kita bersama. Jangan sampai ini terjadi lagi di Kota Kediri dan nanti kita
kita segera melakukan evaluasi kepada SPPG yang lain,” terangnya.
Selain itu, proses penyimpanan bahan makanan berupa ayam juga menjadi perhatian. Dari pemeriksaan, ayam disebut hanya berada di dalam freezer dalam waktu tertentu sebelum kembali dikeluarkan untuk dimasak.
“Tadi juga kita lihat ayam itu cuma di freezer hanya beberapa waktu saja. Jadi, di dalam freezer itu sebentar terus dikeluarkan lagi untuk dimasak. Nah, ini menjadi bahan evaluasi,” ucapnya.
Mbak Wali menjelaskan, seluruh temuan tersebut akan menjadi bahan evaluasi Pemkot Kediri. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap SPPG lainnya untuk memastikan proses penyediaan makanan berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.
Terkait kemungkinan jumlah penerima manfaat yang terlalu banyak dan berdampak pada proses pencucian ompreng, Vinanda menyebut pihaknya akan melakukan penyesuaian dengan standar Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tentunya nanti kita akan sesuaikan dengan standar yang sudah ditentukan oleh BGN. Apabila nanti tidak sesuai standar, tentunya kita akan melaporkan kepada BGN. Karena nanti yang bisa menutup kan ada BGN,” tegasnya.
Pemkot Kediri juga memastikan SPPG yang menjadi lokasi pemeriksaan tidak beroperasi mulai Sabtu (19/9/2026).
“Ya, besok sudah tidak ada operasi,” tandasnya. [nik/ang]