Kediri (tahukediri.id) – Perumda BPR Bank Kota Kediri kini secara resmi telah berganti menjadi PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda). Perubahan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Pemerintah Kota Kediri bersama pemegang saham, Rabu (16/9/206).
Dalam RUPS tersebut terdapat lima poin yang disepakati. Yakni perubahan badan hukum Perumda menjadi Perseroda, pengalihan seluruh hak, kewajiban, dan aset Perumda kepada Perseroda, serta bergabungnya KPRI Joyoboyo sebagai pemegang saham.
Selain itu, RUPS menetapkan struktur, permodalan, kepemilikan saham dan harga saham, pengangkatan Komisaris Utama dan Direksi, serta penggunaan nomenklatur dan logo PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda).
Wali Kota Kediri Vinanda Prameawati mengatakan, perubahan status tersebut dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi, termasuk amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
“Alhamdulillah, hari ini rapat perdana dari PT BPR Bank Kota Kediri di mana di sini ada perubahan hukum yang dulunya PT BPR ini yang dulunya BPR ini adalah Perumda, saat ini sudah menjadi Perseroda, tentunya ini kita sesuaikan dengan undang-undang PPSK, amanatnya harus dirubah menjadi Perseroda,” katanya.
Menurutnya, perubahan bentuk badan hukum tersebut bukan sekadar perubahan status perusahaan. BPR Bank Kota Kediri diharapkan mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Ini adalah langkah awal yang baik di mana nantinya kita berharap bahwa PT BPR Bank Kota Kediri ini nantinya bukan hanya fokus ke bisnis tetapi nantinya juga harus bisa berkontribusi kepada masyarakat Kota Kediri,” jelasnya.
Mbak Wali, sapaan akrab Kota Kediri menegaskan, Pemkot Kediri akan mendorong adanya peningkatan kinerja perusahaan setiap tahun. Perubahan status menjadi Perseroda, kata dia, harus diikuti dengan peningkatan kinerja, bukan sebaliknya.
“Kita target ya nanti ya, harus ada peningkatan.
setiap tahunnya harus ada peningkatan. Jangan sampai dengan ada perubahan status yang baru ini kinerjanya semakin menurun, tapi kita harus memberikan target kepada PT BPR Bank Kota Kediri untuk bisa memberikan kontribusi kepada PAD Kota Kediri,” tegasnya.
Menurut Mbak Wali, peningkatan kinerja yang diharapkan BPR Kota Kediri dalam setahun terakhir belum terlihat.
“Kalau setahun ini kita lihat masih belum ya, tapi kita harapkan dengan adanya perubahan status ini tentunya nantinya ada peningkatan,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT BPR Bank Kota Kediri (Perseroda) Bowo Susanto mengatakan, pasca perubahan status tersebut, manajemen saat ini tengah melakukan sejumlah pembenahan, terutama dari sisi tata kelola perusahaan.
“Saat ini berprogres untuk perbaikan-perbaikan dari sisi tata kelola sesuai dengan yang kemarin diamanatkan oleh Mbak Wali. Intinya di tahun ini insyaallah progres akan lebih baik lagi gitu,” katanya.
Dari sisi target bisnis, Bowo menyebut target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) berada di angka Rp1,6 miliar.
“Untuk targetnya. Sesuai dengan target yang sudah ditetapkan RBP kita di angka 1,6,” ujarnya.
Untuk mendongkrak pelayanan sekaligus mengikuti perkembangan digitalisasi perbankan, BPR Bank Kota Kediri juga tengah menyiapkan layanan pembayaran melalui virtual account.
Bowo mengatakan pihaknya sedang berkolaborasi dengan Bank Jatim untuk menghadirkan layanan tersebut.
“Harapan kami dari BPR nasabah itu bisa melakukan virtual account. Jadi tidak hanya konvensional datang ke kantor untuk melakukan setoran, tapi di mana pun berada dia bisa melakukan setoran menggunakan aplikasi dari eh vendor-vendor yang kita kita saat ini sedang kerja samakan,” terangnya.
Menurut Bowo, kecepatan pelayanan menjadi salah satu keunggulan BPR yang akan terus dipertahankan.
“Tentunya kecepatan, kemudian layanan ini tetap kita terus kita tingkatkan baik dari sisi frontliner sampai dengan di back office pun juga sedang kita tingkatkan belakangan ini,” imbuhnya.
Bowo mengungkapkan, tantangan lain di tengah perubahan status badan hukum yakni berupa penyesuaian terhadap regulasi yang terus berkembang. Salah satunya berkaitan dengan sistem akuntansi. BPR kini harus menyesuaikan penerapan sistem dari SAK ETAP menjadi SAK EP atau standar akuntansi bagi entitas privat.
Perubahan tersebut turut berdampak pada sistem pencatatan transaksi sehingga perlu disesuaikan dengan core banking system yang digunakan.
“Jadi setiap kita melakukan pencairan itu dari sisi pencatatannya sudah harus beda dan ini harus disesuaikan oleh core banking sistem yang ada. Ini yang saat ini sedang kita lakukan supaya match dengan regulasi itu,” katanya.
Meski demikian, lanjutnya, Bowo memastikan kondisi perusahaan saat ini menunjukkan progres perbaikan. Salah satunya terlihat dari perkembangan laba secara bulanan.
“Kondisi BPR saat ini alhamdulillah sudah ada progres perbaikan. Setiap bulan kita sudah ada progres laba,” ungkapnya.
Selain kinerja bisnis, pembenahan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi perhatian utama setelah perubahan status badan hukum.
Bowo mengatakan hal tersebut menjadi salah satu arahan yang disampaikan Wali Kota Kediri dalam RUPS.
“Tadi disampaikan arahan dari Mbak Wali untuk tata kelola, tata kelola, manajemen risiko harus segera diperhatikan, diperbaiki apabila ada kekurangan-kekurangan karena kita harus march dengan POC tata kelola ya, tadi POC tata kelola nomor 9, nomor 7 itu memang harus segera kita laksanakan gitu,” pungkasnya. [nik/ang]