Kediri (tahukediri.id) – Hari ini, Jumat (12/6/2026) PCNU Kabupaten Kediri resmi menyerahkan surat penolakan 5 hari sekolah ke Pemerintah Kabupaten Kediri.
Ketua LBH PCNU Kabupaten Kediri, Samsul Munir, mengatakan penyerahan surat tersebut sebagai bentuk respons atas wacana penerapan pembelajaran lima hari.
“Kita mengantarkan surat eh dari PCNU berkaitan dengan eh respon PCNU berkaitan dengan adanya gagasan yang beberapa hari kemarin eh ya apa ya kita itu kan dikagetkan. dengan adanya wacana pemberlakuan 5 hari sekolah atau FDS (Full Day Scool),” katanya.
Menurut Samsul, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, pemerintah perlu menjelaskan landasan dan hasil kajian yang menjadi dasar munculnya wacana tersebut. Terlebih, konsep FDS yang mengacu pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 sudah ada sejak hampir sembilan tahun lalu.
“Merespon itu yang pertama perlu juga menanyakan yang pertama, itu apa sih sebenarnya landasan itu kemudian sampai 9 tahun itu baru hari ini dan yang kedua, selain pertanyaan itu apakah memang benar itu sudah dilakukan apa kajian yang cukup mendalam,” jelasnya.
Lebih lanjut Samsul menjelaskan, dari hasil kajian yang dilakukan PCNU Kabupaten Kediri, dampak yang paling dirasakan apabila kebijakan itu diterapkan adalah terhadap keberlangsungan Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ).
Jika siswa mengikuti pembelajaran hingga delapan jam sehari dan baru pulang sekitar pukul 15.00 WIB, maka waktu untuk mengikuti pendidikan keagamaan sore hari akan semakin terbatas.
“Artinya ketika itu pulang jam 15.00 WIB atau jam 15.30 ini kan artinya sama halnya dalam tanda kutip kebijakan itu kalau diberlakukan sama halnya membunuh atau menutup yang namanya aktivitas pembelajaran TPQ ataupun madrasah,” ujarnya.
Keberatan PCNU terhadap pelaksanaan sekolah lima hari juga didasarkan pada pertimbangan filosofis, psikologis, dan sosiologis yang kuat. Menurut Samsul, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada aspek akademik dan produktivitas formal, tetapi juga harus memberi ruang bagi pembentukan moral, spiritual, dan sosial peserta didik.
Samsul melanjutkan, keberadaan Madin dan TPQ tidak bisa dipandang sebelah mata. Lembaga pendidikan keagamaan tersebut telah tumbuh bersama masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka dan berkontribusi besar dalam pembentukan karakter generasi muda.
“Karena kita tahu, ada ribuan TPQ dan madrasah diniyah yang ada di Kabupaten Kediri dan itu notabene adalah merupakan aset. Dan ini aset daripada NU dan ini keberadaan mereka juga sudah tidak diragukan lagi kontribusinya pada bangsa dan negara Indonesia, terutama di Kabupaten Kediri, mulai dari pesantren dan sebagainya,” jelasnya.
Sebelumnya Dinas Pendidikan juga telah menggelar Forum Komunikasi Publik yang melibatkan organisasi profesi guru, tokoh agama hingga perwakilan Madrasah Diniyah untuk menindaklanjuti wacana yang disampaikan Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana atau Mas Dhito sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan di Kabupaten Kediri.
Dalam forum tersebut juga menuai beragam komentar dari berbagai pihak baik yang setuju maupun tidak setuju akan wacana tersebut.
Pihaknya berharap pemerintah memberikan fleksibilitas kepada sekolah sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah, sehingga pendidikan formal dapat berjalan berdampingan dengan pendidikan keluarga, masyarakat, serta lembaga keagamaan.
“Harapannya kita akan menolak. Kalaupun itu harus tetap diimplementasikan atau dilaksanakanvdi Kabupaten Kediri, ya harusnya banyak pertimbangan, terlepas daripada aspek sosiologis, kultur NU,” tandasnya. [nik/ang]