Kediri (tahukediri.id) – Mandegnya revitalisasi Alun-alun Kota Kediri membawa dampak buruk bagi para pelaku ekonomi kecil di sekitarnya. Sejak area ditutup, aktivitas yang biasanya ramai kini berubah sepi, memukul penghasilan tukang parkir hingga pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.
Salah satunya Yayuk, seorang tukang parkir yang telah lebih dari 10 tahun bekerja di kawasan tersebut, mengaku kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari sejak berhentinya proyek Alun-alun akibat sengketa berlangsung.
“Ya, gimana, Mbak, ya? Sepi, kalau selama ditutup ini kan semua kan sepi. Jadi kayak pedagang gitu sama parkir itu kan apa Surutnya terlalu ini,” ungkapnya kepada reporter tahukediri.id.
Padahal, lanjutnya, sebelum ditutup, ia bisa mengantongi hingga Rp300 ribu sampai Rp400 ribu per hari, terutama saat akhir pekan. Penghasilan itu cukup untuk menopang kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak.
Ia berharap proyek Alun-alun Kota Kediri bisa segera dilanjutkan sehingga bisa kembali menaikkan ekonomi mereka.
“Kita kan semua orang kan mengharapkan kan secepatnya. Jadi semua bisa apa, cari makan lebih. Kita kan carinya makan, kan dari sini toh,” ungkapnya.
Harapan yang sama juga disampaikan Soebagiyono, selaku Ketua PKL Alun-alun Kota Kediri. Pihaknya minta agar proyek besar tersebut bisa segera diselesaikan, sehingga pelaku ekonomi kecil disekitarnya bisa hidup kembali.
“Ya, harapannya pada Mbah Vinanda ya segera lagi untuk dibangun kembali, biar para pedagang bisa hidup lagi seperti yang dulu,” terangnya.
Soebagiyono, menyebut, PKL yang masih bertahan hingga sampai saat ini kurang dari separuh dari jumlah total PKL yang hampir mencapai seratus pada saat itu.
“Sekarang dari jumlah 97 pedagang ya yang mengatur sekarang separuh lebih enggak ada. Tidak ada ya, modalnya habis. Barang tidak laku, modalnya habis,”ujarnya.
Sementara itu, Lurah Kampung Dalem, Ika Ardiyanto, mengatakan bahwa Alun-alun Kota Kediri memiliki peran penting. Tidak hanya sebagai pusat ekonomi, tetapi juga bagian dari sejarah Kota Kediri.
Tak sedikit juga warga Kampung Dalam yang berjualan di kawasan tersebut, khususnya penjual jamu, rujak, dan es puter, mengingat kuliner tersebut termasuk sentra di lingkungan nya.
“Dulu di sekitar alun-alun itu banyak yang jual jamu, terus es puter, rujak. Itu kebanyakan warga saya di Kampung Dalam karena sentralnya di daerah Kauman ini,” ungkapnya.
Pihak kelurahan hanya bisa menyampaikan bahwa pemerintah masih berkomitmen menyelesaikan revitalisasi.
“Warga juga banyak sih yang tanya ke saya sebagai pemangku wilayah “Kapan, Bapak?” Biasanya akhirnya memberikan jawaban seperti apa? Ya, saya berikan jawaban pemerintah dalam hal ini masih punya komitmen untuk memajukan,” jelasnya.
Kini, di tengah sepinya aktivitas, para pekerja kecil hanya bisa berharap agar pembangunan segera selesai dan kehidupan di sekitar alun-alun kembali ramai seperti sebelumnya.
“Kalau harapan saya, saya ya berharap Pemerintah kota bisa secepatnya merealisasikan pembangunan Alun-alun satu ya. Yang kedua, masalah PKL, terus ya lingkungan sekitar Kampung Dalem itu juga berharap bahwa Alun-alun Kota Kediri ini untuk segera ditindaklanjuti,” tandas Ika.
Di sisi lain, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan. Sejumlah tahapan administratif telah dilalui, termasuk proses di Mahkamah Agung, audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta kajian teknis oleh tim ahli dari UPN Veteran Jawa Timur.
Penjabat (PJ) Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari menjelaskan bahwa kendala utama saat ini adalah belum tercapainya kesepakatan antara pemerintah dan kontraktor terkait nilai pembayaran proyek.
“Sesuai amar putusan tersebut bahwa untuk membayar prestasi pekerjaan itu harus dilakukan audit atau review dari APIP dalam hal ini BPKP. Sehingga kemarin sudah kami sampaikan. agar masyarakat teringat kembali, atau yang belum tahu agar tahu bahwa Pemerintah Kota Kediri selama ini tidak tinggal diam,” jelasnya.
Berdasarkan hasil audit BPKP dan kajian tim ahli, nilai pembayaran yang direkomendasikan sebesar Rp6,6 miliar. Namun pihak kontraktor mengajukan klaim hingga Rp16,2 miliar. Perbedaan nilai tersebut menjadi penyebab utama belum dimulainya kembali proyek rehabilitasi.
Endang menegaskan, penggunaan anggaran negara harus dilakukan secara hati-hati dan sesuai regulasi yang berlaku.
“Karena yang dipakai membayar itu uang negara. Kalau uang swasta, tidak perlu BPKP atau BPK. Jadi mengeluarkan uang negara harus hati hati. Jangan sampai terjadi kerugian negara,” tegasnya.
Sebelumnya, kedua belah pihak juga telah menandatangani pakta integritas untuk menerima hasil audit BPKP sebagai dasar pembayaran. Selain itu, penunjukan tenaga ahli independen juga telah disepakati bersama.
Hingga kini, Pemkot Kediri masih menunggu komitmen dari pihak kontraktor agar menyepakati hasil audit tersebut, sehingga pembangunan Alun-Alun Kota Kediri dapat segera dilanjutkan. [nik/ang]