Kediri (tahukediri.id) – Wacana penerapan sistem lima hari sekolah di Kabupaten Kediri hingga kini masih belum ada keputusan final dari pemerintah daerah.
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menegaskan bahwa rencana penerapan sistem lima hari sekolah di Kabupaten Kediri sampai saat ini masih dalam tahap kajian dan penjaringan aspirasi aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, termasuk guru Madrasah Diniyah (Madin), TPQ, organisasi keagamaan, hingga DPRD Kabupaten Kediri.
“Perlu disampaikan bahwa, sampai dengan saat ini kebijakan 5 hari sekolah masih berada pada tahap penyusunan kajian dan penjaringan aspirasi masyarakat atau jika diperlukan kita lakukan uji publik. Sehingga belum ada keputusan final untuk menerapkan secara menyeluruh,” ujarnya dalam Penyampaian Jawaban Bupati Kediri Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Selasa (23/6/2026).
Ia mengapresiasi Forum Komunikasi Guru Madin (FKG) yang telah menyampaikan pandangan terkait rencana penerapan lima hari sekolah. Menurutnya, berbagai masukan tersebut menjadi bagian penting dalam proses penyusunan kebijakan.
Mas Bupati, sapaan akrabnya mengakui, penerapan lima hari sekolah memiliki tantangan tersendiri di daerah yang memiliki aktivitas pendidikan keagamaan cukup kuat seperti Kabupaten Kediri. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin mengambil keputusan secara tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan Madin dan TPQ.
Ia juga menyebut telah menerima berbagai aspirasi, termasuk surat dari PCNU yang menyampaikan sikap terkait wacana tersebut.
“Kemarin saya sudah menerima surat dari PCNU juga, bahwa PCNU secara tegas menolak. Saya menghargai itu. Pada prosesnya keputusan nanti akan kita musyawarahkan,” jelasnya.
Menurutnya, meski kebijakan lima hari sekolah merupakan turunan dari regulasi pemerintah pusat yang telah diperkenalkan sejak 2017, menurut Mas Dhito kondisi di setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang sesuai.
“Di tingkat daerah ada beberapa perbedaan seperti guru madin dan TPQ yang mereka pasti akan terganggu jika diterapkan 5 hari sekolah,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemkab Kediri masih membuka ruang dialog seluas-luasnya sebelum menentukan kebijakan yang akan diterapkan. Baik opsi lima hari maupun enam hari sekolah masih menjadi bagian dari kajian yang sedang berjalan.
“Kita uji publik dulu lah. Kita tunggu respon masyarakat seperti apa, pandangan dari teman-teman dewan seperti apa. Ini kita carikan formulanya, 6 hari sekolah atau 5 hari sekolah ini kita masih akan kaji,” tandasnya. [nik/ang]