Kediri (tahukediri.id) – Puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa Kediri menggelar aksi demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Kamis (2/7/2026). Dengan membawa sejumlah spanduk, mereka menyuarakan sejumlah tuntutan mulai dari isu nasional hingga persoalan lokal yang dinilai menjadi perhatian masyarakat.
Koordinator aksi mahasiswa Kediri yang juga Ketua Umum PC PMII Kediri, Irgi Ahmad Vahrezi, mengatakan terdapat dua kelompok tuntutan yang disampaikan, yakni isu nasional dan isu lokal.
“Tadi kita menuntut, kita menyoroti berbagai isu. Saya bagi isunya menjadi dua segmen, ada isu nasional dan isu lokal,” katanya.
Lebih lanjut Irgi menjelaskan, pada tingkat nasional, mereka menuntut pemerintah menegakkan Pasal 33 UUD 1945 secara berdaulat, mengembalikan kepercayaan publik, memperkuat ekonomi nasional, melakukan reshuffle kabinet berdasarkan kompetensi, mengaudit Badan Gizi Nasional (BGN) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), mengembalikan TNI dan Polri pada fungsi masing-masing, hingga segera mengesahkan RUU Perampasan Aset.
Sementara untuk isu lokal, pihaknya menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kediri.
Menurut Irgi, berdasarkan petunjuk pelaksanaan program, pemerintah daerah memiliki kewenangan melakukan pengawasan. Karena itu, pihaknya mendesak DPRD Kabupaten Kediri mengawasi seluruh dapur MBG dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ditolak ketika tidak tepat sasaran, begitu. Karena kan di berbagai data kami itu ternyata MBG yang orientasi programnya adalah stunting, kemudian ibu hamil dan lain-lain, ternyata di Kabupaten Kediri itu datanya sangat kecil. Maka, saya kira tidak tepat sasaran, saya kira banyak dapur yang tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menilai masih ada pelaksanaan MBG di wilayah yang secara ekonomi sudah tergolong mampu sehingga dinilai tidak sesuai dengan tujuan awal program yang menyasar kelompok rentan.
Selain MBG, puluhan mahasiswa tersebut juga menyampaikan penolakan terhadap rencana pengembangan panas bumi (geotermal) di kawasan Gunung Wilis.
Menurut mereka, proyek tersebut berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan, terutama berkurangnya sumber mata air yang selama ini menjadi penyangga kebutuhan air bersih masyarakat Kediri dan daerah sekitar.
“Karena per hari ini kita lihat bahwasanya
Gunung Wilis ini adalah salah satu akses sumber air yang terbesar di Kediri, Ponorogo dan sekitarnya, seperti itu. Itu nanti yang paling berdampak di situ,” jelasnya.
Mahasiswa juga meminta dugaan praktik jual beli jabatan di Kabupaten Kediri diusut secara tuntas dan hasil penanganannya disampaikan secara terbuka kepada publik.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, M. Zaini, mengatakan DPRD mengapresiasi penyampaian aspirasi mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap jalannya pemerintahan. Menurutnya, DPRD akan menindaklanjuti berbagai tuntutan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
“Aksi atau gerakan mahasiswa seperti ini, saya kira ini penting terjadi dan penting untuk kita mendengarkan, karena aspirasi mereka tentunya punya dasar, punya analisis, sehingga ketika sudah tersampaikan, ini akan kita jadikan
satu motivasi untuk kami melaksanakan peran kami di DPRD,” katanya.
Zaini menjelaskan, untuk persoalan MBG, DPRD akan mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memperkuat monitoring dan evaluasi agar pelaksanaan program benar-benar sesuai tujuan.
Sementara terkait rencana geotermal di Gunung Wilis, DPRD akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan OPD terkait guna mengkaji efektivitas program serta potensi dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Kami betul-betul komitmen isu ini tidak sekadar isu yang disampaikan oleh mahasiswa, tapi kami menganggap ini bentuk kepedulian yang harus kita tanggapi secara bijak,” tegasnya.
Ia menambahkan, DPRD Kabupaten Kediri juga akan mengundang OPD terkait untuk membahas berbagai aspirasi tersebut, termasuk persoalan MBG, KDMP, dan isu lingkungan.
Mengenai tuntutan transparansi APBD, Zaini menegaskan informasi mengenai APBD maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini terbuka dan dapat diakses publik.
Sedangkan terkait dugaan jual beli jabatan yang kini ditangani aparat penegak hukum, DPRD Kabupaten Kediri menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan berharap kasus tersebut segera memperoleh kepastian hukum.
“isu jual beli jabatan yang juga disampaikan karena isu itu sudah ditangani oleh pihak APH, maka sepenuhnya kami menghormati APH memproses permasalahan pengangkatan perangkat yang menjadi gejolak di Kabupaten Kediri. Sehingga kami hanya berharap mudah-mudahan APH dalam menangani permasalahan ini segera ada ujungnya sehingga kegaduhan yang bersumber dari permasalahan pengangkatan perangkat ini segera bisa terselesaikan dengan baik,” tandasnya.
Sebagai bukti DPRD Kabupaten Kediri menerima suara aksi mahasiswa, ia turut menandatangani surat tuntutan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Kediri tersebut.