Kediri (tahukediri.id) – Penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Kediri kembali berjalan setelah sempat terhenti. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tempurejo mulai beroperasi kembali sejak 8 Januari 2026 dan melayani satuan pendidikan serta kelompok masyarakat penerima manfaat di wilayah Kelurahan Tempurejo, Ketami, dan Ngletih.
Kepala SPPG Tempurejo, Rini Eka Setyawati, mengatakan operasional kembali dilakukan setelah anggaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) turun. Pada hari pertama penyaluran, antusiasme relawan maupun satuan pendidikan penerima manfaat disebut cukup tinggi.
“Relawan sudah mulai bekerja sejak pagi, dari persiapan, produksi sampai pemorsian. Sekolah dan guru penerima manfaat juga menyambut dengan antusias,” ujar Rini.
Saat ini, SPPG Tempurejo melayani 21 satuan pendidikan dan satu pondok pesantren yang tersebar di tiga kelurahan tersebut. Selain satuan pendidikan, penerima manfaat juga mencakup kelompok Posyandu. Terdapat penambahan Posyandu dari Kelurahan Ketami yang melengkapi Posyandu Kelurahan Tempurejo.
Untuk kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, jumlah penerima manfaat mencapai sekitar 500 orang. Secara keseluruhan, SPPG Tempurejo melayani sekitar 3.000 penerima manfaat, menyesuaikan kapasitas dapur yang telah mengantongi sertifikat chef.
Dalam pengelolaannya, SPPG Tempurejo memanfaatkan bahan pangan dari UMKM lokal. Bahan seperti tempe, sayuran, roti, hingga susu diperoleh dari pelaku usaha dan petani di sekitar wilayah Tempurejo, Ketami, dan Ngletih. Rini menyebut langkah tersebut sesuai arahan BGN untuk memberdayakan UMKM setempat dan tidak mengambil pasokan dari luar daerah.
“Sebagian besar bahan kami ambil dari UMKM dan petani sekitar. Ini bagian dari pemberdayaan masyarakat lokal,” kata Rini.
Operasional dapur juga didukung 47 relawan yang seluruhnya berasal dari tiga kelurahan tersebut. Kegiatan operasional dilakukan enam hari dalam sepekan, Senin hingga Sabtu. Distribusi makanan dimulai sejak pukul 06.30 WIB agar seluruh satuan pendidikan dapat terlayani sesuai jadwal.
Rini mengakui belum seluruh sekolah di wilayah tersebut dapat tercover karena keterbatasan kapasitas dapur. Sejumlah PAUD dan TK masih menunggu penambahan dapur baru. “Ke depan, dengan rencana penambahan dapur, diharapkan seluruh sekolah bisa terlayani,” ujarnya.
Terkait pengelolaan anggaran, Rini menjelaskan bahwa anggaran MBG tidak sepenuhnya digunakan untuk bahan makanan. Di dalamnya terdapat pembagian untuk kebutuhan operasional, distribusi, serta komponen pendukung lainnya. “Anggaran itu tidak murni untuk bahan baku. Ada pembagian untuk operasional dan kebutuhan lain,” katanya.
SPPG Tempurejo membagi porsi makanan menjadi dua kategori. Porsi kecil diperuntukkan bagi balita hingga siswa kelas 1-3 sekolah dasar dengan nilai Rp8 ribu. Sementara porsi besar diberikan kepada siswa kelas 4 SD ke atas serta ibu hamil dan ibu menyusui dengan nilai Rp10 ribu.
SPPG Tempurejo juga menyediakan menu khusus bagi penerima manfaat yang memiliki alergi. Sekolah diminta mendata siswa atau penerima manfaat dengan kebutuhan khusus tersebut agar dapur dapat menyesuaikan menu. Selain itu, setiap pengiriman makanan disertai porsi uji yang dikonsumsi penanggung jawab sekolah sebelum makanan dibagikan.
Melalui pengelolaan operasional, anggaran, dan pemanfaatan UMKM lokal tersebut, Rini berharap masyarakat dapat memahami bahwa program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga mencakup aspek operasional dan pemberdayaan ekonomi lokal. [tan/ang]